• Jelajahi

    Copyright © Langgam Pos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    gempur rokok illegal

    Iklan

    Tantangan Penanganan Bencana di Sumenep: Urgensi Pemulihan Speed Boat dan Koordinasi Efektif

    Minggu, 26 November 2023, 20:43 WIB Last Updated 2023-11-26T13:43:11Z
    masukkan script iklan disini
    IKLAN

    Baca Juga

    Tantangan Penanganan Bencana di Sumenep: Urgensi Pemulihan Speed Boat dan Koordinasi Efektif



    Ketika bencana melanda, kecepatan dan koordinasi menjadi kunci utama dalam upaya penanganan. Di Sumenep, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memiliki satu-satunya speed boat yang seharusnya menjadi penolong utama dalam situasi darurat di wilayah kepulauan. Sayangnya, saat ini speed boat tersebut dibiarkan rusak dan tidak terawat. Keadaan ini menciptakan tantangan serius dalam menangani bencana di wilayah yang terdiri dari banyak kepulauan. Artikel ini akan mengulas kondisi speed boat BPBD Sumenep, dampak dari ketidakmampuan pemulihannya, serta urgensi koordinasi efektif dalam situasi yang terbatas.

    Kondisi Speed Boat BPBD Sumenep

    Speed boat yang berada di Pelabuhan Kalianget merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2012. Namun, ironisnya, mesinnya mati dan kondisinya sangat memprihatinkan. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa lama speed boat tersebut dipergunakan sebelum mengalami kerusakan. Kendati begitu, Kurniawan tidak menampik bahwa pihaknya sengaja membiarkan aset tersebut rusak karena tidak mungkin diperbaiki akibat keterbatasan anggaran.

    Tantangan Keuangan dan Keterbatasan Sarana

    Keterbatasan keuangan menjadi hambatan utama dalam upaya perbaikan speed boat. Menurut Kurniawan, anggaran yang dibutuhkan untuk merestorasi alat tersebut tidak sedikit. Pemkab Sumenep juga tidak mungkin melakukan pengadaan kapal baru secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena kemampuan keuangan yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di wilayah kepulauan menjadi semakin sulit karena sarana yang seharusnya menjadi andalan dalam situasi darurat tidak dapat digunakan.

    Urgensi Bantuan Kapal dari Pemerintah Pusat

    Meskipun kondisi speed boat memprihatinkan, hingga saat ini BPBD Sumenep belum menerima bantuan kapal baru dari pemerintah pusat. Faktor ini dapat diatributkan pada penurunan anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Kurniawan menyatakan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat, meskipun peluangnya dianggap kecil. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan ketidaksiapan Sumenep dalam menghadapi bencana di masa depan.

    Tanggung Jawab Bersama dalam Penanganan Bencana

    Kurniawan menekankan bahwa meskipun BPBD Sumenep menghadapi kesulitan dalam penanganan bencana di wilayah kepulauan, penanganan bencana bukanlah tanggung jawab tunggal lembaganya. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam situasi darurat. Koordinasi dengan instansi pemerintahan dan masyarakat setempat dianggap sebagai langkah krusial untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mengatasi tantangan yang kompleks.

    Peran Legislatif dalam Mendukung Penanganan Bencana

    Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami’oeddin, memberikan pandangan bahwa di tengah keterbatasan sarana, BPBD harus intens melakukan koordinasi dengan instansi lain, terutama instansi pemerintahan yang berada di wilayah kepulauan. Dukungan legislatif dalam meningkatkan efektivitas operasional BPBD Sumenep menjadi esensial. Penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat dapat menjadi langkah nyata dari pihak legislatif untuk memastikan keberlanjutan upaya penanganan bencana di tingkat lokal.

    Penyadaran Masyarakat terhadap Peran Masing-Masing

    Dalam menghadapi tantangan keuangan dan keterbatasan sarana, penyadaran masyarakat akan peran mereka dalam penanganan bencana juga menjadi faktor kunci. Keterlibatan aktif masyarakat dalam rencana mitigasi dan respons darurat dapat membantu mengurangi beban BPBD Sumenep. Peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil dapat menciptakan lingkungan yang lebih tanggap terhadap potensi bahaya.

    Kesimpulan: Mendorong Kolaborasi dan Pemulihan

    Kondisi speed boat BPBD Sumenep yang rusak menciptakan tantangan serius dalam penanganan bencana di wilayah kepulauan. Keterbatasan keuangan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan kapal baru menambah kompleksitas masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi lintas sektor, dukungan legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci. Pemulihan speed boat dan peningkatan kapasitas dalam penanganan bencana harus menjadi prioritas, tidak hanya bagi Pemkab Sumenep tetapi juga untuk pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya. Hanya dengan kerjasama yang kuat, Sumenep dapat menghadapi tantangan bencana dengan lebih efektif dan responsif. (as)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    close