• Jelajahi

    Copyright © Langgam Pos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Tantangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Menghadapi Kekosongan 520 Jabatan ASN

    Kamis, 07 Desember 2023, Kamis, Desember 07, 2023 WIB Last Updated 2023-12-07T07:54:40Z
    masukkan script iklan disini

    Baca Juga

    Tantangan Pemerintah Kabupaten Sumenep Menghadapi Kekosongan 520 Jabatan ASN


    langgampos.com - Kondisi kekosongan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep menjadi sorotan perhatian, dengan 520 jabatan yang saat ini tidak terisi. Sejumlah faktor, seperti mencapai batas usia pensiun (BUP) dan meninggalnya sebagian ASN, menjadi penyebab utama dari kekosongan tersebut.

    Menurut Muhammad Suharjono, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, sebanyak 461 ASN pensiun tahun ini, sementara 59 orang lainnya meninggal dunia. Kondisi ini menciptakan kekosongan yang merata di berbagai unit kerja di kabupaten tersebut.

    Dalam upaya mengisi kekosongan tersebut, BKPSDM Sumenep berharap pada formasi pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, hingga awal Desember tahun ini, Sumenep hanya mendapatkan jatah formasi PPPK sebanyak 311 orang. Angka ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kekosongan jabatan ASN yang diakibatkan oleh pensiun dan kematian.

    Suharjono menyatakan, "Kondisi ini memang tidak imbang. Jumlah ASN yang pensiun diperkirakan terus bertambah, sementara tidak ada rekrutmen ASN selama lima tahun, mulai dari 2014 hingga 2018. Baru pada tahun 2019, pemerintah membuka rekrutmen PPPK."

    Pihak BKPSDM Sumenep menghadapi keterbatasan dalam mengatasi kekosongan ini, sebab kebijakan terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK berada di bawah kewenangan pusat. Suharjono menambahkan, "Jujur saja, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab, kebijakan membuka rekrutmen CPNS dan PPPK itu kewenangan pusat."

    Dalam merespons kondisi tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep, Suroyo, mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, situasi yang dihadapi Sumenep perlu disampaikan sesuai dengan realita yang ada. Upaya ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih efektif.

    Suroyo menyampaikan kekhawatirannya terkait kinerja pemerintah daerah yang mungkin akan kurang optimal jika kekosongan formasi ASN tidak segera diatasi. "Kondisi kekurangan personel dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu segera diambil untuk mengatasi tantangan ini," tegasnya.

    Pemerintah daerah Sumenep diharapkan dapat menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dalam menangani kekosongan jabatan ASN. Langkah-langkah proaktif, seperti advokasi dan pemahaman mendalam terkait kebutuhan riil di lapangan, dapat menjadi dasar untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

    Situasi ini menjadi peringatan serius bagi kabupaten dan daerah lainnya untuk merencanakan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika demografis, kebutuhan sektor publik, dan strategi rekrutmen yang tepat perlu menjadi fokus untuk mencegah terulangnya kekosongan jabatan ASN di masa mendatang.

    Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk menciptakan solusi yang optimal guna memastikan kinerja birokrasi tetap efisien dan pelayanan publik tetap berkualitas di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. (as)
    Komentar

    Tampilkan

    Iklan

    Terkini

    close