• Jelajahi

    Copyright © Langgam Pos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Iklan

    Layanan Bus Damri di Kangean Sumenep: Sebuah Kepedulian atau Kewajiban?

    Selasa, 26 Maret 2024, 21:17 WIB Last Updated 2024-04-03T05:54:29Z
    masukkan script iklan disini
    IKLAN

    Baca Juga

    Layanan Bus Damri di Kangean Sumenep: Sebuah Kepedulian atau Kewajiban?



    Layanan Bus Damri di Kangean Sumenep: Sebuah Kepedulian atau Kewajiban?
    Oleh: Redaksi



    Tanggal 25 Maret 2024, di tengah Apel Pagi yang hangat di halaman Kantor Bupati Sumenep, Fauzi, Bupati Sumenep, luncurkan pengoperasian angkutan jalan perintis jenis Bus Damri. Bus tersebut akan beroperasi di kepulauan Kangean nanti.

    Ketika Bupati dalam sambutannya meresmikan bus yang dijadikan objek untuk melayani masyarakat Kangen, sontak seluruh peserta apel bertepuk tangan, sebagai bentuk antusias dan dukungan kepada langkah Bupati. Namun, ketika radarmadura menulis berita ini dengan tajuk, "Bentuk Kepedulian Pemkab kepada Warga Kepulauan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo Sediakan Layanan Bus di Kangean", maka hal ini perlu dikaji ulang. Apakah pemenuhan layanan angkutan umum itu sebuah kepedulian, atau memang sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemkab Sumenep untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumenep dalam konteks alat transportasi.

    Angkutan umum adalah alat vital dalam mendukung kebutuhan dasar mayarakat, dan ini berlaku di mana saja. Kesinambungan ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sudah menjabat 3 tahun, dan sesungguhnya, sejak awal masalah transportasi di Kabupaten Sumenep, tanpa terkecuali, menjadi prioritas utama.

    Dalam berita itu tertulis, bahwa penyediaan trayek angkutan jalan perintis untuk wilayah Kangean tersebut sudah diperjuangkan Bupati Fauzi sejak Agustus 2021. Sungguh ini sebuah perjalanan yang cukup panjang. Namun, dalam rentang waktu yang lama itu, apakah sama sekali tidak ada usaha dari Pemkab Sumenep untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar realisasi bisa dipercepat? Jika pertanyaan ini dilontarkan kepada Dinas yang membidangi 
    (tentunya dinas perhubungan sumenep)  pasti akan menjawab sudah, meski pada kenyataannya tidak.

    Sebenarnya, kebutuhan angkutan yang layak itu tidak hanya di kepulauan, tetapi juga di daratan. Kalau mau disadari bersama, angkutan umum di Sumenep sangatlah memprihatinkan, jauh dari kata layak. Salah satu contoh anggkutan umum trayek Kecamatan Kota Sumenep menuju Kecamatan Gapura, atau Kecamatan Kota Sumenep menuju Kalianget. Jika mata kita peka, kita akan melihat berbagai macam bentuk angkutan umum yang sudah jauh dari kata layak. Tetapi, mereka tetap dioperasikan karena masyarakat memang masih membutuhkan. Pernahkah terpikir dalam benak Permerintah Kabupaten Sumenep untuk melakukan peremajaan angkutan umum di Kabupaten Sumenep?

    Angkutan umum yang layak tidak hanya bisa menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi daya tarik bagi orang luar yang sedang berkunjung ke Sumenep. Dengan fasilitas yang baik bisa jadi meningkatkan daya tarik wisatawan, dan itu adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan.

    Tedapat kalimat yang menggelitik dalam berita yang ditulis radarmadura tersebut, yaitu:

    Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga menyatakan, trayek baru tersebut merupakan bentuk kepedulian pemkab terhadap warga Kangean.


    Dalam kalimat itu, entah siapa yang memilih kata. Medianya atau Objek yang menyampaikan kalimat itu.

    Perlu diingat bahwa Kepala daerah dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Hubungan masyarakat pemilih dengan kepala daerah yang telah dipilihnya bukan merupakan kepentingan pribadi, akan tetapi hubungan mereka dengan panguasanya adalah dalam soal terpenuhinya kebutuhan dasar secara konprehensif, dan kepala daerah yang dipercaya, mau tidak mau, karena sudah telanjur melakukan kontrak sosial dengan menjadi kepala daerah, maka hukumnya wajib memenuhinya, bukan dalam bentuk kata "peduli". Kata "peduli" yang tertulis berita itu sama saja dengan sebuah deklarasi bahwa kepala daerah tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat, sehingga yang dilakukannya adalah sebuah amalan sunnah, yang boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan.

    Sebagai penutup, sekali lagi perlu diingat, Bupati atau kepala daerah adalah sebuah jabatan politis. Untuk mendapatkan jabatan itu, dibutuhkan sebuah pemilihan, dan masyarakatlah yang menjadi objek penting dalam pemilihan itu. Jika seseorang dipercaya untuk berkuasa dengan manjadi Bupati atau Kepala Daerah, maka sangat tidak pantas jika apa yang dilakukan adalah sebuah kepedulian, bukan sebuah tanggung jawab. Sekali lagi, berhati-hatilah memilih kata. (mn)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Sastra

    +
    close