• Jelajahi

    Copyright © Langgam Pos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Iklan

    Profesionalisme ASN Sumenep masuk dalam Rekomendasi Pansus LKPj, dan Inilah Alasannya

    Sabtu, 30 Maret 2024, 21:14 WIB Last Updated 2024-04-03T05:30:59Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Baca Juga


    Profesionalisme ASN Sumenep masuk dalam Rekomendasi Pansus LKPj, dan Inilah Alasannya





    Langgampos.com - Muhri, Juru Bicara Pansus LKPJ Tahun 2023, menyampaikan laporan pansus dalam forum rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis, 28 Maret 2024, malam hari.

    Rapat Paripurna tersebut, dihadiri oleh tiga Pimpinan DPRD, Wakil Bupati Sumenep, dan sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Dalam suasana Bulan Ramadhan, Rapat Paripurna yang digelar malam hari tersebut berjalan dengan lancar.

    LKPJ Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2023, adalah laporan rutin tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban program kegiatan dan anggaran selama tahun anggaran 2023, dan ini juga merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan.

    Sebagai bentuk progres report, Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep tidak melakukan penolakan atau menerima dari semua realisasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan Bupati Sumenep selama tahun anggaran 2023. Tetapi Pansus bisa memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan selama rapat dan temuan di lapangan, dan rekomendasi tersebut bisa dijadikan dasar untuk perbaikan-perbaikan di tahun berikutnya.

    Dalam penyampaian laporan tersebut, Muhri menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Pansus. Rekomendandasi pertama adalah soal profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Pansus menilai, banyak ASN bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



    Profesionalisme ASN Sumenep masuk dalam Rekomendasi Pansus LKPj, dan Inilah Alasannya



    Kedua, Pansus menyinggung soal kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang belum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung hal tersebut sangatlah tidak sedikit.

    Berkenaan dengan soal KIHT Pansus memberikan pandangan, jika tidak bisa dikelola sendiri, lebih baik diswakelolakan dengan merangkul BUMD dan pengusaha.

    Rekomendasi ketiga dari pansus adalah soal pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sepertinya mengalami hambatan, yatiu terkait dengan dukungan anggaran dari Pemkab Sumenep bagi UMKM yang memiliki prestasi tingkat regional dan bahkan pusat, padahal salah prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah sektor ini.

    Keempat, rekomendasi dari Pansus LKPJ DPRD Kabupaten sumenep adalah soal PJU. Menurut pansus, Pemkab Sumenep perlu serius dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan terjadi PJU yang rusak atau mati.

    Di samping menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Pansus DPRD Sumenep, dalam laporan itu Muhri, sebagai juru bicara pansus, juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati dan seluruh jajarannya. Pansus menilai, bahwa Bupati dan seluruh jajarannya sudah bekerja keras berbuat yang terbaik meski pada akhirnya ditemukan ketidaksesuaian antara data LKPJ dengan fakta di lapangan.

    Dalam penutup laporannya, Muhri menegaskan, bahwa semua poin hasil pembahasan harus dijadikan bahan evaluasi Bupati Sumenep dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan. (as)

    Komentar

    Tampilkan

    Iklan

    Terkini

    close