Iklan

Jumat, 17 Mei 2024, 19.31 WIB
Last Updated 2024-05-17T12:31:59Z
muiNewspemerintahproduk halal

Pemerintah Perluas Wewenang Penetapan Produk Halal

Baca Juga
Advertisement
Pemerintah Perluas Wewenang Penetapan Produk Halal


Langgampos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memperluas wewenang dalam penetapan produk halal, yang sebelumnya hanya berada di bawah kendali Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, kini juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hal tersebut dalam sebuah pertemuan dengan Presiden.

"Dalam pertemuan dengan Presiden mengenai masalah halal, diputuskan bahwa wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal tidak hanya diberikan kepada MUI pusat, tetapi juga MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, serta Komite Fatwa Produk Halal," ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa perubahan ini juga mencakup perluasan cakupan inspeksi tempat pemotongan hewan/unggas selain rumah pemotongan hewan (RPH). Selain itu, akan ada sinkronisasi peraturan di Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agama, sehingga penetapan produk halal akan dilakukan berdasarkan standar fatwa halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga akan dibentuk Komite Fatwa Halal yang terdiri dari akademisi dan ulama yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

"Sejauh ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 dan Peraturan Menteri Pertanian, hanya RPH yang diizinkan untuk memotong hewan dan unggas. Ke depannya, hewan dan unggas dapat dipotong di pasar tradisional," tambahnya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021, kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, produk sembelihan, dan jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum mencapai target, dan masih banyak usaha mikro dan kecil (UMK) yang belum tersertifikasi.

Sejak 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan sertifikat halal untuk berbagai jenis produk. Hingga 15 Mei 2024, jumlah produk yang telah disertifikasi mencapai 4.418.343 produk, atau 44,18 persen dari target 10 juta produk. Padahal, total jumlah UMK di Indonesia mencapai sekitar 28 juta unit usaha.

"Presiden memutuskan bahwa untuk UMK dalam kategori makanan, minuman, dan produk lainnya, pelaksanaannya akan ditunda hingga 2026. Hal ini juga berlaku untuk obat tradisional, herbal, produk kimia, kosmetik, aksesori, barang rumah tangga, berbagai peralatan medis, dan lainnya yang akan berlaku pada 2026. Jadi khusus untuk UMK, penundaan ini berlaku hingga 2026," jelasnya. Ia menambahkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk makanan, minuman, produk sembelihan, dan jasa penyembelihan setelah 17 Oktober 2024 tetap berlaku untuk usaha menengah dan besar.

Sementara itu, untuk UMK, kewajiban ini ditunda hingga 17 Oktober 2026, demikian pula untuk produk impor yang juga akan diberlakukan pada 17 Oktober 2026 berdasarkan perjanjian pengakuan bersama (MRA).

"Terkait produk dari berbagai negara lain, ini akan diberlakukan setelah negara tersebut menandatangani MRA dengan Indonesia. Menteri Agama melaporkan bahwa saat ini ada 16 negara yang telah melaksanakan MRA. Negara-negara yang telah melaksanakan MRA juga diwajibkan untuk mengikuti aturan ini karena sertifikat halal diperoleh di negara asal. Namun, bagi negara yang belum menandatangani MRA, aturan ini belum diterapkan," tutup Airlangga.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal di Indonesia serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMK, dalam memperoleh sertifikat halal untuk produk mereka.


(as)




Source: 1
close