• Jelajahi

    Copyright © Langgam Pos
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Peran DPRD Kabupaten Sumenep Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Regulasi

    Rabu, 01 Mei 2024, Rabu, Mei 01, 2024 WIB Last Updated 2024-05-01T12:23:30Z
    masukkan script iklan disini

    Baca Juga

    Peran DPRD Kabupaten Sumenep Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Regulasi



    Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani. Hal ini tercermin dari upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam mendorong kesejahteraan petani melalui pembentukan regulasi yang mendukung pertanian lokal.

    Kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Faktor-faktor seperti nilai tukar petani (NTP), upah buruh tani, inflasi, dan pendapatan per kapita menjadi penentu utama dalam indikator kesejahteraan petani. Menurut Habibullah (2020), peningkatan NTP dapat secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

    NTP, sebagai indikator proxy kesejahteraan petani, menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan petani. BPS (bps.go.id) menjelaskan bahwa NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Dalam konteks ini, NTP berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan petani dengan melihat perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran mereka. Semakin tinggi NTP, semakin besar pula potensi keuntungan yang diperoleh petani, sebaliknya jika NTP rendah maka kesejahteraan petani akan terancam.

    Dalam konteks Sumenep, pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Sektor pertanian seperti padi dan tembakau menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah ini. Oleh karena itu, DPRD Sumenep melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah menggalakkan pembentukan regulasi yang berpihak pada kepentingan petani.

    Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Ketua Bapemperda DPRD Sumenep, Juhari, menegaskan bahwa hal ini merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Sumenep.

    "Pembentukan Perda ini menjadi fokus kami. Pansus saat ini sedang giat bekerja untuk menciptakan regulasi yang memastikan kesejahteraan petani terjamin," ujar Juhari pada hari Selasa (30/4).

    Lebih lanjut, Juhari juga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep merespons positif terhadap usulan dari para petani untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembelian dan Pengusahaan Tembakau. Dengan adanya revisi ini, aspirasi dan kebutuhan petani tembakau di Sumenep diharapkan dapat terakomodasi dengan lebih baik.

    "Kami percaya bahwa usulan untuk merevisi Perda tersebut sangat penting demi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau kita. Kami mengajak Pemkab Sumenep untuk berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik bagi para petani," pungkasnya.

    Langkah-langkah konkret seperti pembentukan regulasi yang pro-petani dan responsif terhadap aspirasi dari lapangan merupakan modal penting dalam memajukan sektor pertanian di Sumenep. Selain itu, dukungan dari semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

    Dengan demikian, peran DPRD Sumenep dalam mendorong pembentukan regulasi yang progresif dan berpihak pada petani menjadi sebuah langkah strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan Sumenep dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (red)
    Komentar

    Tampilkan

    Iklan

    Terkini

    close