Iklan

Jumat, 21 Juni 2024, 19:15 WIB
Last Updated 2024-06-21T12:16:13Z
muhadjir effendyNewsposyandustunting

Indonesia Ingin Percepat Penanganan Stunting: Posyandu Diminta Bekerja Sama

Baca Juga
Berita Viral Lainnya
Indonesia Ingin Percepat Penanganan Stunting: Posyandu Diminta Bekerja Sama


Langgampos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, meminta pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk bekerja sama dalam mencapai target cakupan 100 persen untuk penimbangan dan pengukuran tubuh pada akhir Juni. Dorongan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan stunting pada anak di Indonesia.

"Saat ini pencapaian masih sekitar 50 persen, padahal hanya tersisa sembilan hari lagi," kata Effendy setelah menghadiri rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di sini pada hari Jumat.

Menurut Kementerian Kesehatan, tidak semua posyandu memiliki peralatan antropometri. Untuk mengatasi masalah ini, Effendy menyerukan adanya koordinasi dan kolaborasi antara posyandu yang memiliki peralatan dan yang tidak. Ia menjelaskan bahwa jadwal pengukuran berbeda-beda di setiap posyandu, sehingga peralatan antropometri dapat digunakan secara bergantian.

Menteri menekankan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertugas melakukan pengukuran dan penimbangan tubuh di lapangan. Namun, ia juga meminta bantuan dari semua pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian Nasional (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"TNI dan Polri telah setuju untuk membantu posyandu di daerah terpencil," ujar Effendy.

Ia juga mendesak BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi satu sama lain guna menyediakan data akurat mengenai posyandu yang belum melaksanakan pengukuran tubuh dan intervensi secara serentak.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa pengukuran tubuh secara serentak di semua posyandu, yang berjumlah 301.000, menargetkan calon pengantin, ibu hamil, dan anak di bawah lima tahun. "Status gizi diukur sehingga kita mendapatkan informasi mengenai status gizi dari target, yang merupakan kunci untuk menurunkan stunting di Indonesia," jelasnya.

Ia menekankan bahwa untuk Juni 2024, pemerintah mengejar target cakupan 100 persen untuk ibu hamil, calon pengantin, dan anak di bawah lima tahun. Pengurangan stunting merupakan program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Strategi Kolaborasi dalam Penanganan Stunting

Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah telah menerapkan beberapa strategi kolaborasi yang melibatkan berbagai lembaga dan komunitas. Salah satu langkah penting adalah memanfaatkan peran posyandu sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Koordinasi antara posyandu yang memiliki peralatan antropometri dan yang tidak, menjadi kunci dalam memastikan setiap anak mendapatkan penimbangan dan pengukuran yang dibutuhkan. Selain itu, pelibatan Polri dan TNI menunjukkan komitmen pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai target nasional.

Peran Penting BKKBN dan Kementerian Kesehatan

Sebagai badan yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengukuran dan penimbangan di lapangan, BKKBN diharapkan dapat bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran.

Kementerian Kesehatan, melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat, telah menetapkan standar pengukuran dan penimbangan yang harus dilakukan secara serentak di seluruh posyandu. Langkah ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang status gizi anak-anak, tetapi juga membantu dalam perencanaan intervensi yang lebih efektif.

Tantangan dan Solusi

Meskipun upaya besar telah dilakukan, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya peralatan antropometri di banyak posyandu. Untuk itu, pemerintah mendorong pengadaan peralatan yang lebih merata dan pelatihan petugas kesehatan untuk menggunakan peralatan tersebut dengan benar.

Selain itu, aksesibilitas posyandu di daerah terpencil seringkali menjadi kendala. Dalam hal ini, keterlibatan TNI dan Polri diharapkan dapat mengatasi masalah transportasi dan logistik, sehingga pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh pelosok negeri.

Komitmen Pemerintah dalam Menurunkan Stunting

Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Dengan menetapkan target 14 persen pada tahun 2024, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Melalui berbagai program intervensi, kampanye kesadaran, dan penguatan layanan kesehatan di tingkat komunitas, diharapkan masalah stunting dapat diatasi secara signifikan.

Penutup

Pemeriksaan stunting yang menyeluruh dan kolaboratif adalah langkah krusial dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari posyandu, BKKBN, Kementerian Kesehatan, hingga TNI dan Polri, pemerintah berupaya keras untuk mencapai target nasional. Kerjasama dan koordinasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, menuju generasi yang lebih sehat dan produktif.


(mn)

Source: 1
close