Iklan

Minggu, 16 Juni 2024, 16:44 WIB
Last Updated 2024-06-16T09:44:24Z
Newsprabowopresiden terpilihratio utangutang negara

Penasihat Prabowo Tegaskan Tidak Ada Rencana Naikkan Utang Hingga 50 Persen PDB

Baca Juga
Berita Viral Lainnya
Penasihat Prabowo Tegaskan Tidak Ada Rencana Naikkan Utang Hingga 50 Persen PDB



Langgampos.com – Penasihat senior Prabowo Subianto menegaskan bahwa calon presiden terpilih tersebut tidak memiliki rencana untuk meningkatkan utang Indonesia hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini disampaikan untuk menyangkal laporan yang telah berdampak negatif pada nilai rupiah dan pasar obligasi.

Thomas Djiwandono, yang memimpin diskusi fiskal antara tim ekonomi Prabowo dan Kementerian Keuangan, menyatakan kepada Reuters bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik fiskal. "Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata Thomas, yang juga merupakan keponakan presiden baru.

Pada hari Jumat, nilai tukar rupiah mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak akibat kekhawatiran fiskal. Hal ini terjadi setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Prabowo berencana meningkatkan rasio utang Indonesia terhadap PDB menjadi 50 persen dalam masa jabatannya yang akan datang, dari yang saat ini berada di bawah 40 persen.

Prabowo, yang akan mulai menjabat pada bulan Oktober, sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia perlu "lebih berani" dalam mengambil utang untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Meskipun demikian, ia berjanji akan tetap mematuhi batasan defisit anggaran.

"Penting untuk dicatat bahwa Prabowo dan tim formalnya selalu mengedepankan kehati-hatian fiskal, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku," tambah Thomas. "Segala hal mengenai tingkat utang atau melampaui defisit anggaran hanyalah spekulasi."

Lembaga pemeringkat dan investor global telah memantau kebijakan fiskal Prabowo dengan cermat, mengingat program-program ambisius yang dijanjikannya selama kampanye pemilu Februari lalu. Kekhawatiran muncul bahwa program-program mahal tersebut bisa menggoyahkan reputasi Indonesia yang selama ini dikenal berhati-hati dalam pengelolaan fiskal.

Diskusi antara tim Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih berfokus pada upaya peningkatan pendapatan negara, peninjauan belanja, dan memberikan ruang anggaran untuk program-program seperti penyediaan makanan gratis untuk anak-anak, namun tetap dalam batasan hukum keuangan publik. Thomas menambahkan bahwa defisit pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran tahunan tidak melebihi 3 persen PDB dan membatasi utang pada 60 persen dari PDB. Kebijakan ini membantu Indonesia membangun reputasi sebagai negara dengan pengelolaan fiskal yang solid, dan mendapatkan peringkat layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio utang memang meningkat, terutama setelah belanja besar-besaran selama pandemi COVID-19. Namun, Sri Mulyani berusaha menurunkan rasio utang dengan mengurangi defisit tahunan. Pada tahun lalu, defisit anggaran tercatat sebesar 1,65 persen dari PDB, yang merupakan defisit terkecil dalam 12 tahun terakhir.

Selain itu, Thomas menegaskan bahwa Prabowo dan timnya berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal negara. “Kita harus terus mempertahankan kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk meningkatkan utang secara drastis,” tegasnya.

Di sisi lain, para analis ekonomi menilai bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten dari tim Prabowo sangat penting untuk meredam kekhawatiran pasar. "Ketidakpastian dan spekulasi mengenai kebijakan fiskal dapat berdampak negatif pada stabilitas pasar keuangan," kata seorang ekonom dari Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, Thomas menekankan bahwa tim ekonomi Prabowo akan fokus pada kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. "Kita akan memperkuat sektor-sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mendukung upaya ini, Thomas menyatakan bahwa Prabowo akan terus berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Dalam waktu dekat, Prabowo dan timnya berencana untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin bisnis dan ekonomi guna mendiskusikan langkah-langkah konkret yang akan diambil setelah Prabowo resmi menjabat. "Kami ingin memastikan bahwa semua pihak terlibat dan mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi yang akan diterapkan," tutup Thomas.

Dengan demikian, pernyataan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pasar dan memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo di masa mendatang. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal yang telah menjadi fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi nasional.

(as)


Source: 1
close