Iklan

Senin, 08 Juli 2024, 21:39 WIB
Last Updated 2024-07-08T14:39:17Z
jakartaNasionalNews

Kemendagri, KPK, dan BPKP Bersinergi dalam Pemberantasan Korupsi di Pemda dengan Penguatan Fungsi APIP

Baca Juga
Berita Viral Lainnya
Kemendagri, KPK, dan BPKP Bersinergi dalam Pemberantasan Korupsi di Pemda dengan Penguatan Fungsi APIP


Langgampos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Penguatan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penandatanganan ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fungsi APIP dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. “APIP memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya fraud dan tindak pidana korupsi di daerah. Kepala daerah harus memanfaatkan fungsi APIP untuk menjadi 'bumper' dalam menghadapi potensi korupsi,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Aula Gedung Juang KPK, Jakarta.

Tito menekankan bahwa penguatan fungsi APIP sangat penting agar masalah penggunaan anggaran dapat diselesaikan melalui mekanisme internal terlebih dahulu. Ia mengungkapkan, saat ini anggaran untuk APIP masih minim. "Anggaran untuk APIP ini kecil, sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak. Kita harus memperbaiki ini dengan memberikan anggaran dan insentif yang memadai," katanya.

Rakornas ini diharapkan menjadi pijakan bagi Kemendagri, KPK, dan BPKP untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi. Tito menambahkan, "Dengan rapat koordinasi ini, komitmen kita semakin kuat dan SEB ini menjadi landasan untuk tiga instansi bergerak maju. Kami berharap, mulai dari hulu saat rapat, bisa dilakukan review APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota."

Selain penandatanganan SEB, dalam Rakornas ini juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK. Langkah ini bertujuan untuk memantau dan mencegah korupsi lebih efektif di tingkat daerah.

Tidak hanya itu, dilakukan juga penandatanganan Rencana Aksi Bersama oleh Irjen Kemendagri, Deputi BPKP, dan Deputi KPK, serta Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi Daerah dan Penguatan APIP oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di daerah. Penguatan APIP diharapkan mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif dan mencegah terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan.


(mn)
close