LANGGAMPOS.COM - Ribuan tenaga pendidik kini dilanda kecemasan mendalam terkait kelanjutan masa depan karier mereka di instansi pemerintahan.
Pasalnya, tenggat waktu penataan pegawai non-ASN kian dekat tanpa adanya kepastian hukum yang jelas dari pengambil kebijakan.
Pemerintah didesak segera menerbitkan aturan resmi mengenai nasib guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah cepat ini krusial agar mereka tidak terancam kehilangan pekerjaan menjelang September 2026.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan hal tersebut demi mengantisipasi ketidakjelasan status kepegawaian yang menghantui para guru.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan hal tersebut demi mengantisipasi ketidakjelasan status kepegawaian yang menghantui para guru.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas sistem pendidikan di berbagai daerah.
"Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi," kata Cucun saat ditemui di sela-sela audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Parlemen berkomitmen mengawal aspirasi ini dengan memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan guru dan kementerian terkait.
"Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Emang harus segera disikapi," kata Cucun saat ditemui di sela-sela audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Parlemen berkomitmen mengawal aspirasi ini dengan memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan guru dan kementerian terkait.
Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu melahirkan solusi konkret yang berpihak pada nasib tenaga pendidik.
"Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini," jelas Cucun.
Aparatur sipil negara dari jalur paruh waktu memerlukan jaminan perlindungan hukum yang kuat dari negara.
"Makanya DPR RI memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan teman-teman yang berjuang di Forum Aliansi Guru ini," jelas Cucun.
Aparatur sipil negara dari jalur paruh waktu memerlukan jaminan perlindungan hukum yang kuat dari negara.
Pemerintah tidak boleh membiarkan posisi mereka mengambang tanpa arah pasca-September mendatang.
Koordinasi yang matang antarinstansi menjadi kunci utama agar eksekusi kebijakan ini berjalan mulus di lapangan.
Koordinasi yang matang antarinstansi menjadi kunci utama agar eksekusi kebijakan ini berjalan mulus di lapangan.
Cucun mengingatkan agar penyelesaian masalah tidak justru memicu polemik baru di kemudian hari.
"Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka enggak ada, ya. Jadi ini butuh kejelasan, tadi terkait PPPK ada dua kan, ada yang penuh waktu yang paruh waktu ini. Justru yang mereka yang minta kepastian yang paruh waktu," ucap politikus PKB tersebut.
Penataan tenaga non-ASN ini juga ditargetkan mampu menyelesaikan polemik guru honorer secara menyeluruh.
"Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka enggak ada, ya. Jadi ini butuh kejelasan, tadi terkait PPPK ada dua kan, ada yang penuh waktu yang paruh waktu ini. Justru yang mereka yang minta kepastian yang paruh waktu," ucap politikus PKB tersebut.
Penataan tenaga non-ASN ini juga ditargetkan mampu menyelesaikan polemik guru honorer secara menyeluruh.
Skema pengangkatan nantinya wajib menyesuaikan dengan peta kebutuhan riil di setiap wilayah.
"Nah, nanti dilakukan tes itu, dilakukan seleksi, nah diangkat tidak ada lagi status honorer kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Itu sudah dibicarakan dengan tadi ke GTK, kemudian juga dengan Pendis," ujar Cucun.
Kementerian terkait saat ini masih menggodok penghitungan total kebutuhan guru di skala nasional.
"Nah, nanti dilakukan tes itu, dilakukan seleksi, nah diangkat tidak ada lagi status honorer kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Itu sudah dibicarakan dengan tadi ke GTK, kemudian juga dengan Pendis," ujar Cucun.
Kementerian terkait saat ini masih menggodok penghitungan total kebutuhan guru di skala nasional.
Data valid tersebut bakal menjadi fondasi utama dalam merancang skema pengadaan dan alokasi dana belanja pegawai.
Keputusan final mengenai kuota pengangkatan guru ditargetkan rampung sebelum bulan Juli berakhir.
Keputusan final mengenai kuota pengangkatan guru ditargetkan rampung sebelum bulan Juli berakhir.
Jika disetujui, alokasi dana akan langsung dikunci dalam penyusunan anggaran negara untuk tahun depan.
"Dan sampai sekarang masih belum ada nilai total dari berapa kebutuhan guru yang sebenarnya. Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau memang diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti akan harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," pungkas Cucun. (*)
#FAQ:
#PPPKParuhWaktu2026 #SeleksiPPPK2026 #GajiPPPK #AnggaranAPBN 2027 #InfoGuruHonorer #DPRRI #DuniaPendidikan
"Dan sampai sekarang masih belum ada nilai total dari berapa kebutuhan guru yang sebenarnya. Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau memang diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti akan harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," pungkas Cucun. (*)
#FAQ:
Apa yang dimaksud dengan PPPK paruh waktu?
PPPK paruh waktu adalah status kepegawaian fleksibel yang disiapkan pemerintah untuk mengakomodasi tenaga honorer agar tetap memiliki status legal tanpa membebani keuangan daerah secara drastis.Kapan batas waktu penentuan status guru PPPK paruh waktu?
Berdasarkan desakan DPR RI, pemerintah diharapkan memberikan kepastian regulasi sebelum bulan September 2026.Bagaimana skema penganggaran untuk rekrutmen guru PPPK ini?
Anggaran rekrutmen akan disesuaikan dengan validasi data kebutuhan guru nasional yang ditargetkan selesai akhir Juli, untuk kemudian dimasukkan ke dalam APBN 2027.#PPPKParuhWaktu2026 #SeleksiPPPK2026 #GajiPPPK #AnggaranAPBN 2027 #InfoGuruHonorer #DPRRI #DuniaPendidikan
