- Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sebesar 0,93 persen dari PDB per akhir Maret 2026.
- Pendapatan negara tumbuh positif 10,5 persen di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
- Realisasi belanja negara mengalami akselerasi signifikan untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.
LANGGAMPOS.COM - Kondisi kesehatan finansial negara hingga penghujung kuartal pertama tahun 2026 mulai menunjukkan potret terbarunya.
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun per 31 Maret 2026.
Angka defisit tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Meski berada di zona merah, pemerintah menegaskan bahwa angka ini masih berada dalam batas aman dan terukur sesuai dengan perencanaan awal tahun.
"Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro.
Klaim tersebut disampaikan Deni dalam rilis resmi APBN KITA yang diterbitkan pada Kamis (30/4/2026).
Pemerintah memandang bahwa kinerja fiskal hingga akhir Maret mencerminkan fondasi ekonomi yang tetap tangguh dan bekerja efektif.
APBN diposisikan sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan agenda pembangunan tidak terhambat.
Menilik lebih dalam pada struktur pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp574,9 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target tahunan.
Capaian pendapatan ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Keberhasilan menjaga ritme pertumbuhan pendapatan di tengah ketidakpastian global menjadi sinyal positif bagi otoritas fiskal.
Dari sisi perpajakan, realisasinya menembus angka Rp462,7 triliun, mencakup 17,2 persen dari target APBN yang ditetapkan.
Secara spesifik, penerimaan pajak murni menyumbang Rp394,8 triliun dengan lonjakan pertumbuhan yang cukup impresif, yakni 20,7 persen.
Geliat aktivitas usaha dan stabilnya harga komoditas menjadi motor utama di balik moncernya setoran pajak tersebut.
Selain faktor ekonomi makro, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penguatan sistem administrasi digital juga memberi dampak signifikan.
Di sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai berkontribusi sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target yang dipatok.
Kendati demikian, sektor ini masih mencatatkan kontraksi sebesar 12,6 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.
"Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik," kata Deni.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membukukan angka Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target.
Walaupun mengalami normalisasi setelah sempat melonjak di tahun lalu, angka PNBP saat ini dinilai masih berada di level yang stabil.
Beralih ke sisi pengeluaran, realisasi belanja negara menunjukkan percepatan yang sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hingga Maret 2026, total belanja telah terserap Rp815,0 triliun, yang artinya mencapai 21,2 persen dari total pagu APBN.
Pertumbuhan belanja ini melesat hingga 31,4 persen secara tahunan, mencerminkan agresivitas pemerintah dalam memacu ekonomi.
Khusus untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP), realisasinya tercatat sebesar Rp610,3 triliun atau sekitar 19,4 persen.
Anggaran ini dialokasikan untuk percepatan proyek prioritas, belanja operasional kementerian, hingga program perlindungan sosial.
Pemerintah juga memberikan perhatian serius pada sektor daerah melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi TKD hingga akhir Maret sudah mencapai Rp204,8 triliun, atau setara dengan 29,5 persen dari total pagu.
Sinergi antara pusat dan daerah terus diperkuat guna menjamin pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal berjalan selaras.
Fokus anggaran juga diarahkan pada keberlanjutan program berdampak langsung bagi masyarakat luas di berbagai pelosok.
Data terbaru hingga 27 April 2026 menunjukkan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyentuh angka Rp70,2 triliun.
Program unggulan ini dilaporkan telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan melibatkan setidaknya 27.735 SPPG di seluruh tanah air.
(*)
.png)
