- Indonesia resmi terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua dalam aliansi global pengentasan kemiskinan (GPPAD) yang diinisiasi oleh China.
- Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen pengentasan kemiskinan melalui penguatan infrastruktur desa dan program kesejahteraan masyarakat.
- Aliansi GPPAD bertujuan menjadi wadah kolaborasi dunia untuk mengatasi kemiskinan yang masih menjerat sekitar 800 juta jiwa di tingkat global.
LANGGAMPOS.COM - Pemerintah China secara resmi menggandeng Indonesia untuk menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD).
Langkah kolaboratif ini memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional, sekaligus menjadi momentum penting dalam menyuarakan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan pedesaan di tingkat global.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya," kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria di Beijing, Rabu (27/6).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Riza Patria saat menghadiri pertemuan perdana Komite GPPAD yang berlangsung di ibu kota China.
Dalam forum internasional ini, Indonesia tidak sendirian memegang estafet kepemimpinan sebagai wakil ketua.
Negara lain seperti Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan juga mengemban amanah serupa, di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Zhang Lu, selaku ketua forum.
"Indonesia meyakini bahwa pembangunan juga harus dimulai dari desa karena desa adalah pusat produksi pangan, ekonomi, lokal, dan keuangan jutaan masyarakat. Karena itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa," katanya.
Fokus terhadap kawasan rural ini sejalan dengan arah kebijakan domestik yang sedang berjalan di tanah air saat ini.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, prioritas penguatan ekonomi arus bawah terus dipacu melalui berbagai program taktis.
Riza menguraikan bahwa pemerintah tengah menggenjot pembentukan 83 ribu koperasi desa dan membangun 5 ribu kampung nelayan merah putih di berbagai wilayah.
Langkah ini diperkuat dengan penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta program makan bergizi gratis yang menyasar 60 juta siswa demi mendongkrak kualitas SDM.
"Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat," ujarnya.
Indonesia sendiri sejatinya memiliki rekam jejak panjang dan portofolio yang kaya dalam mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan.
Kendati demikian, Riza menekankan bahwa ruang untuk saling bertukar ilmu dan mengadopsi keberhasilan negara lain, terutama China, tetap terbuka lebar.
"Tidak hanya soal program, tapi juga bagaimana hal prosedural, sistem administrasi dan juga implementasi di lapangan yang bisa kita pelajari jadi bisa bekerja sama dengan dengan pengalaman panjang China," tuturnya.
Di sisi lain, urgensi pembentukan aliansi ini didasarkan pada situasi global yang masih menghadapi tantangan berat pascapandemi.
Pada sesi pleno forum tersebut, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong menyerukan pentingnya penyamaan persepsi antarnegara demi mempercepat eliminasi kemiskinan.
"China akan secara aktif mendukung GPPAD dalam memainkan perannya untuk memperkuat dialog kebijakan, demonstrasi teknis, dan pelatihan bakat, serta melaksanakan sejumlah proyek kerja sama 'kecil tapi berdampak' untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas pengentasan kemiskinan mereka," kata Liu.
Berdasarkan data teoretis, urgensi pergerakan ini sangat mendesak mengingat potret kemiskinan dunia yang masih kelam.
Hingga tahun 2025, tercatat masih ada sekitar 800 juta penduduk bumi yang bertahan hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau setara dengan 9,9 persen populasi global.
Kondisi tersebut memicu lahirnya GPPAD yang diarsiteki oleh China bersama 53 negara mitra serta sembilan organisasi multilateral terkemuka.
Kehadiran platform global ini diproyeksikan menjadi pilar baru dalam merumuskan solusi konkret intervensi kemiskinan dari hulu ke hilir.
GPPAD dirancang untuk memfasilitasi transfer pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dalam mencabut akar kemiskinan.
Guna mencapai hasil optimal, kemitraan inklusif ini membuka pintu kolaborasi bagi sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, hingga lembaga media.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan dunia yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi. (*)
#FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa itu aliansi GPPAD?
GPPAD (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development) adalah sebuah aliansi kemitraan global yang diinisiasi oleh China bersama 53 negara dan 9 organisasi internasional untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif.
Apa peran Indonesia dalam aliansi GPPAD?
Indonesia dipilih menjadi salah satu Wakil Ketua forum bersama lima negara lainnya, yaitu Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan.
Mengapa fokus pengentasan kemiskinan Indonesia dimulai dari desa?
Pemerintah Indonesia menilai desa merupakan pusat produksi pangan, roda ekonomi lokal, dan tumpuan finansial bagi jutaan masyarakat, sehingga penguatan infrastruktur dan layanan dasar di desa menjadi krusial.
Program domestik apa saja yang diusung Indonesia terkait isu ini?
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjalankan program pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5 ribu kampung nelayan merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis untuk 60 juta siswa.
Hingga tahun 2025, tercatat masih ada sekitar 800 juta penduduk bumi yang bertahan hidup di bawah garis kemiskinan internasional, atau setara dengan 9,9 persen populasi global.
Kondisi tersebut memicu lahirnya GPPAD yang diarsiteki oleh China bersama 53 negara mitra serta sembilan organisasi multilateral terkemuka.
Kehadiran platform global ini diproyeksikan menjadi pilar baru dalam merumuskan solusi konkret intervensi kemiskinan dari hulu ke hilir.
GPPAD dirancang untuk memfasilitasi transfer pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dalam mencabut akar kemiskinan.
Guna mencapai hasil optimal, kemitraan inklusif ini membuka pintu kolaborasi bagi sektor swasta, akademisi, organisasi internasional, hingga lembaga media.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan dunia yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi. (*)
#FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa itu aliansi GPPAD?
GPPAD (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development) adalah sebuah aliansi kemitraan global yang diinisiasi oleh China bersama 53 negara dan 9 organisasi internasional untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif.
Apa peran Indonesia dalam aliansi GPPAD?
Indonesia dipilih menjadi salah satu Wakil Ketua forum bersama lima negara lainnya, yaitu Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan.
Mengapa fokus pengentasan kemiskinan Indonesia dimulai dari desa?
Pemerintah Indonesia menilai desa merupakan pusat produksi pangan, roda ekonomi lokal, dan tumpuan finansial bagi jutaan masyarakat, sehingga penguatan infrastruktur dan layanan dasar di desa menjadi krusial.
Program domestik apa saja yang diusung Indonesia terkait isu ini?
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjalankan program pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5 ribu kampung nelayan merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program makan bergizi gratis untuk 60 juta siswa.
