LANGGAMPOS.COM - Upaya penegakan disiplin abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali diperketat melalui inspeksi mendadak pada akhir Juni 2026.
Dalam operasi gabungan tersebut, tim pengawas menemukan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkeliaran di luar kantor pada saat jam kerja berlangsung tanpa mengantongi surat tugas resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
Langkah penertiban ini melibatkan personel gabungan dari Satpol PP Sumenep, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Langkah penertiban ini melibatkan personel gabungan dari Satpol PP Sumenep, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Namun, ketegasan petugas di lapangan ternyata memicu respons lanjutan dari masyarakat.
Publik menilai pengawasan jangah hanya berhenti pada pegawai yang keluyuran di area perbelanjaan saja, melainkan harus menyasar praktik manipulasi absensi seperti "ceklok lalu pulang".
Kronologi Enam Pegawai Negeri Terjaring Razia Jam Kerja
Operasi penertiban disiplin yang digelar oleh tim gabungan menyasar sejumlah titik strategis, mulai dari pusat perkotaan hingga wilayah beberapa kecamatan di Sumenep.Dari hasil penyisiran, petugas mendapati para pegawai negeri sipil tersebut berada di lokasi yang tidak memiliki urgensi atau kaitan dengan tugas kedinasan.
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tantribumlinmas) Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, menegaskan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan di tempat bagi para pegawai yang terbukti melanggar aturan jam kerja ASN Sumenep.
"Pada saat razia, kami menemukan enam ASN yang sedang berada di toko emas, pasar, dan outlet makanan. Kami sudah mencatat dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan," ungkap Fajar, Selasa (7/7).
Menurut Fajar, pemantauan intensif terhadap jam kerja pegawai negeri ini bukanlah sekadar agenda rutinitas penertiban.
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Tantribumlinmas) Satpol PP Sumenep, Fajar Santoso, menegaskan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan di tempat bagi para pegawai yang terbukti melanggar aturan jam kerja ASN Sumenep.
"Pada saat razia, kami menemukan enam ASN yang sedang berada di toko emas, pasar, dan outlet makanan. Kami sudah mencatat dan memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan," ungkap Fajar, Selasa (7/7).
Menurut Fajar, pemantauan intensif terhadap jam kerja pegawai negeri ini bukanlah sekadar agenda rutinitas penertiban.
Langkah tersebut merupakan komitmen jangka panjang untuk membangun budaya kerja birokrasi yang berintegritas.
"Razia ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan kepada ASN yang tidak tertib aturan," ujar Fajar.
"Razia ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan kepada ASN yang tidak tertib aturan," ujar Fajar.
Verifikasi Identitas Sebelum Laporan Sanksi ke Bupati Sumenep
Terkait temuan pelanggaran disiplin oleh enam abdi negara tersebut, Satpol PP tidak serta-merta langsung menjatuhkan sanksi administratif lanjutan.Sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan aparatur, seluruh instrumen data pelanggar harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
Saat ini, berkas temuan tersebut sedang melalui tahap verifikasi silang (cross-check) serta sinkronisasi data secara mendalam dengan OPD terkait sebelum dinaikkan ke meja kepala daerah.
"Sebelum dilaporkan ke Pak Bupati, kami akan melakukan sinkronisasi dan validasi data ke dinas. Karena kami khawatir nama ASN yang telah dicatat itu tidak ada di dinas yang mereka akui," jelasnya.
Setelah verifikasi instansi dinyatakan valid dan terbukti terdapat pelanggaran jam kerja, laporan resmi akan diserahkan.
Saat ini, berkas temuan tersebut sedang melalui tahap verifikasi silang (cross-check) serta sinkronisasi data secara mendalam dengan OPD terkait sebelum dinaikkan ke meja kepala daerah.
Mengapa Sinkronisasi Data Sangat Krusial?
Proses validasi ini mutlak dilakukan untuk memastikan keakuratan identitas pegawai sekaligus mencegah terjadinya kecurangan atau kesalahan klaim instansi dari pegawai yang terjaring razia."Sebelum dilaporkan ke Pak Bupati, kami akan melakukan sinkronisasi dan validasi data ke dinas. Karena kami khawatir nama ASN yang telah dicatat itu tidak ada di dinas yang mereka akui," jelasnya.
Setelah verifikasi instansi dinyatakan valid dan terbukti terdapat pelanggaran jam kerja, laporan resmi akan diserahkan.
Laporan inilah yang nantinya menjadi dasar hukum bagi kepala daerah untuk menurunkan rekomendasi penindakan kepada instansi pembina pegawai.
"Nanti bupati akan memberikan rekomendasi kepada OPD terkait atau BKPSDM untuk mengambil tindakan kepada para ASN tersebut," imbuhnya.
"Nanti bupati akan memberikan rekomendasi kepada OPD terkait atau BKPSDM untuk mengambil tindakan kepada para ASN tersebut," imbuhnya.
Sorotan Publik Atas Fenomena Ceklok Lalu Pulang
Ketegasan sidak gabungan Satpol PP dan Inspektorat Sumenep ini mendapat apresiasi dari masyarakat luas.Langkah cepat pemerintah daerah dipandang sebagai sinyal positif untuk memperbaiki muruah reformasi birokrasi di ujung timur Pulau Madura tersebut.
Kendati demikian, publik juga menyuarakan harapan agar pengawasan dilakukan lebih komprehensif.
Kendati demikian, publik juga menyuarakan harapan agar pengawasan dilakukan lebih komprehensif.
Masyarakat menyoroti bahwa pelanggaran disiplin tidak hanya terjadi di ruang publik seperti pasar atau toko emas, tetapi juga dalam bentuk manipulasi kehadiran di kantor.
Sejumlah warga desak Pemkab agar tidak hanya menindak pegawai yang berkeliaran di jalan, tetapi juga menginvestigasi fenomena "ceklok lalu pulang"—yaitu oknum ASN yang hanya datang untuk mencatatkan kehadiran secara digital pada pagi hari, lalu pulang dan berdiam di rumah saat jam kerja berlangsung, kecuali untuk hari kerja yang memang ditetapkan sebagai Work From Home (WFH).
Sejumlah warga desak Pemkab agar tidak hanya menindak pegawai yang berkeliaran di jalan, tetapi juga menginvestigasi fenomena "ceklok lalu pulang"—yaitu oknum ASN yang hanya datang untuk mencatatkan kehadiran secara digital pada pagi hari, lalu pulang dan berdiam di rumah saat jam kerja berlangsung, kecuali untuk hari kerja yang memang ditetapkan sebagai Work From Home (WFH).
Komitmen Berkelanjutan untuk Layanan Publik Berkualitas
Menanggapi pentingnya pengawasan menyeluruh, Pemkab Sumenep memastikan bahwa sidak tidak akan berhenti pada gelombang akhir Juni ini saja.Satpol PP bersama BKPSDM dan Inspektorat berkomitmen menggelar sidak lanjutan secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Konsistensi pengawasan ini menjadi fondasi utama demi menciptakan postur birokrasi yang tanggap, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Hal ini penting untuk menguatkan tanggung jawab ASN kepada pemerintah dan masyarakat Sumenep," pungkasnya.
#FAQ:
Keyword:
Sidak ASN Sumenep Disiplin ASN Satpol PP Sumenep Pemkab Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo BKPSDM Sumenep Inspektorat Sumenep Aturan Jam Kerja ASN Pelayanan Publik Sumenep ASN Bolos Kerja Madura Jawa Timur Reformasi Birokrasi Berita Sumenep Hari Ini
Konsistensi pengawasan ini menjadi fondasi utama demi menciptakan postur birokrasi yang tanggap, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Hal ini penting untuk menguatkan tanggung jawab ASN kepada pemerintah dan masyarakat Sumenep," pungkasnya.
#FAQ:
1. Mengapa Satpol PP Sumenep menggelar sidak jam kerja ASN?
Sidak digelar sebagai langkah penegakan disiplin dan aturan jam kerja pegawai negeri di lingkungan Pemkab Sumenep, sekaligus upaya menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal.2. Di mana saja lokasi penemuan ASN yang keluyuran saat jam kerja?
Dalam operasi akhir Juni 2026, enam ASN ditemukan berada di area perbelanjaan yang tidak terkait dengan tugas kedinasan, seperti toko emas, pasar tradisional, dan outlet makanan.3. Bagaimana prosedur pemberian sanksi bagi pegawai negeri yang melanggar disiplin?
Data ASN yang terjaring razia akan dicatat dan divakidasi terlebih dahulu ke instansi/OPD terkait. Setelah data valid, laporan diserahkan kepada Bupati Sumenep untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi sanksi atau tindakan kepada BKPSDM dan OPD terkait.4. Apa yang dimaksud dengan sorotan publik soal "ceklok lalu pulang"?
Publik meminta pemerintah tidak hanya menindak ASN yang keluyuran di luar kantor, tetapi juga menertibkan oknum pegawai yang hanya datang ke kantor untuk melakukan absensi kehadiran (ceklok), kemudian meninggalkan kantor untuk keperluan pribadi saat jam kerja.5. Siapa saja instansi yang terlibat dalam tim gabungan pengawasan ASN Sumenep?
Operasi pengawasan disiplin ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Inspektorat Kabupaten Sumenep, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).Keyword:
Sidak ASN Sumenep Disiplin ASN Satpol PP Sumenep Pemkab Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo BKPSDM Sumenep Inspektorat Sumenep Aturan Jam Kerja ASN Pelayanan Publik Sumenep ASN Bolos Kerja Madura Jawa Timur Reformasi Birokrasi Berita Sumenep Hari Ini
Sumber data berita: KlikJatim
