LANGGAMPOS.COM - Pemerintah bergerak cepat merealisasikan proyek megasurya terbesar di Asia Tenggara lewat penyediaan lahan raksasa siap bangun.
Langkah strategis ini dirancang untuk memangkas biaya investasi energi terbarukan sekaligus menekan impor bahan bakar fosil secara signifikan.
Strategi Pengadaan Tanah Murah untuk Memangkas Biaya Produksi Listrik Bersih
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian ESDM resmi mengalokasikan lahan seluas 28.000 hektare di Pulau Jawa.Langkah agresif ini diambil demi menyukseskan target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Giga Watt (GW) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa penyediaan tanah oleh negara merupakan terobosan krusial untuk menekan biaya modal investasi hijau.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa penyediaan tanah oleh negara merupakan terobosan krusial untuk menekan biaya modal investasi hijau.
Ketersediaan lokasi yang jelas akan menyelesaikan kendala utama bisnis energi surya, yakni tingginya harga tanah yang sensitif terhadap tarif listrik.
"Kami berkoordinasi secara intens dan juga secara continue dengan Kementerian ATR/BPN dan juga Kementerian ESDM dan dalam hal ini untuk di Pulau Jawa kemarin sudah dimasukkan usulan dari Kementerian ATR/BPN 28.000 hektar, kemudian kami overlay dengan peta jaringan transmisi dan gardu induk yang kita miliki," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Rencana Integrasi Teknologi Battery Energy Storage System (BESS) dan PLTS Terapung
Dari total area yang disiapkan, sekitar 8.500 hektare lahan dipastikan siap digunakan dalam waktu dekat untuk memproduksi listrik sebesar 8,5 Giga Watt peak (GWp).Guna menjaga stabilitas pasokan daya, infrastruktur ini bakal langsung diintegrasikan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai skala besar.
Selain mengoptimalkan daratan, korporasi setrum negara ini juga melirik potensi pemanfaatan permukaan air di berbagai bendungan.
Selain mengoptimalkan daratan, korporasi setrum negara ini juga melirik potensi pemanfaatan permukaan air di berbagai bendungan.
Pembangunan pembangkit listrik terapung di atas waduk seluas 10.000 hektare diproyeksikan mampu menyumbang tambahan daya bersih hingga 10 GWp.
"Ditambah juga ada pembangunan PLTS dengan BESS di waduk-waduk yaitu sebesar 10.000 hektar. Ini hanya di Pulau Jawa saja, artinya menambah 10 Giga Watt peak. Kemudian, khusus ini kami juga membangun PLTS plus BESS, baik itu di Pulau Bali maupun di Pulau Madura untuk mengurangi sistem yang saat ini masih juga masih mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dalam hal ini di tahun 2027 akan penambahan 4,6 Giga Watt, di tahun 2028 ada penambahan 4,4 Giga Watt, kemudian di 2029 ini ada percepatan pembangkit besar di mana ini bagian dari RUPTL yang kami percepat lelang sehingga pembangunan juga dipercepat ada 2,7 Giga Watt, kemudian 2030 ada 2,4 Giga Watt," paparnya.
"Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp 200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp 600.000 per meter itu namanya 3 sen per kWh," jelasnya.
"Nah, khusus untuk program ini karena program ini tanah sudah disediakan oleh pemerintah dan juga menggunakan waduk-waduk, tentu saja ini membuat menjadikan program PLTS ditambah dari battery energy storage system dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menjadi program yang secara keekonomian menjadi sangat kompetitif," imbuhnya.
"Jadi dalam hal ini tentu saja ada tambahan kapasitas sampai 2030 sekitar 19,1 Giga Watt dan ini tentu saja akan memfasilitasi bukan hanya penguatan daya listrik di Pulau Jawa tapi juga meningkatkan keandalannya dan ini juga mengurangi konsumsi BBM yang berbasis pada impor, menggantikannya dengan energi yang berbasis pada domestik, kemudian juga energi fosil digantikan juga sebagian dengan energi yang berbasis pada renewable energy. Dan tentu saja ini akan membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk berinvestasi dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
"Ditambah juga ada pembangunan PLTS dengan BESS di waduk-waduk yaitu sebesar 10.000 hektar. Ini hanya di Pulau Jawa saja, artinya menambah 10 Giga Watt peak. Kemudian, khusus ini kami juga membangun PLTS plus BESS, baik itu di Pulau Bali maupun di Pulau Madura untuk mengurangi sistem yang saat ini masih juga masih mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga dalam hal ini di tahun 2027 akan penambahan 4,6 Giga Watt, di tahun 2028 ada penambahan 4,4 Giga Watt, kemudian di 2029 ini ada percepatan pembangkit besar di mana ini bagian dari RUPTL yang kami percepat lelang sehingga pembangunan juga dipercepat ada 2,7 Giga Watt, kemudian 2030 ada 2,4 Giga Watt," paparnya.
Dampak Keekonomian Proyek Energi Terbarukan Terhadap Tarif Listrik Konsumen
Efisiensi ruang menjadi faktor penentu utama dalam kalkulasi nilai keekonomian tarif pasokan setrum ramah lingkungan ke masyarakat. Komponen harga komoditas tanah memiliki korelasi langsung yang sangat ketat terhadap biaya per kilo Watt hour (kWh) yang dihasilkan."Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp 200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp 600.000 per meter itu namanya 3 sen per kWh," jelasnya.
"Nah, khusus untuk program ini karena program ini tanah sudah disediakan oleh pemerintah dan juga menggunakan waduk-waduk, tentu saja ini membuat menjadikan program PLTS ditambah dari battery energy storage system dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menjadi program yang secara keekonomian menjadi sangat kompetitif," imbuhnya.
"Jadi dalam hal ini tentu saja ada tambahan kapasitas sampai 2030 sekitar 19,1 Giga Watt dan ini tentu saja akan memfasilitasi bukan hanya penguatan daya listrik di Pulau Jawa tapi juga meningkatkan keandalannya dan ini juga mengurangi konsumsi BBM yang berbasis pada impor, menggantikannya dengan energi yang berbasis pada domestik, kemudian juga energi fosil digantikan juga sebagian dengan energi yang berbasis pada renewable energy. Dan tentu saja ini akan membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk berinvestasi dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Penyusunan Regulasi Perpres dan Verifikasi Jaringan Transmisi Trans-Jawa
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memetakan basis data spasial awal seluas 24.000 hektare untuk kluster wilayah ini.Angka tersebut kemudian berkembang melalui proses validasi lapangan terbaru guna menyesuaikan kapasitas interkoneksi sistem transmisi kelistrikan nasional.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, proses verifikasi terus berjalan ketat demi memastikan titik lokasi terhubung sempurna dengan gardu induk terdekat.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan, proses verifikasi terus berjalan ketat demi memastikan titik lokasi terhubung sempurna dengan gardu induk terdekat.
Kepastian hukum bagi para investor global juga tengah digodok secara paralel melalui regulasi khusus tingkat tinggi.
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).
"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu yang kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.
Langkah taktis ini diyakini akan menjadi katalis utama dalam menarik modal asing ke sektor rantai pasok industri hijau tanah air. Kehadiran payung hukum Perpres diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan serta mempercepat transisi menuju kemandirian energi nasional.
#FAQ
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).
"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu yang kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.
Langkah taktis ini diyakini akan menjadi katalis utama dalam menarik modal asing ke sektor rantai pasok industri hijau tanah air. Kehadiran payung hukum Perpres diharapkan mampu memangkas birokrasi perizinan serta mempercepat transisi menuju kemandirian energi nasional.
#FAQ
1. Berapa luas total lahan yang disiapkan untuk proyek PLTS 100 GW di Pulau Jawa?
Pemerintah mengalokasikan lahan daratan seluas 28.000 hektare serta tambahan pemanfaatan area permukaan waduk seluas 10.000 hektare untuk PLTS terapung.2. Mengapa ketersediaan lahan dari pemerintah membuat harga listrik PLTS menjadi lebih murah?
Biaya investasi PLTS sangat sensitif terhadap harga tanah. Dengan lahan yang disediakan langsung oleh negara atau menggunakan waduk, biaya sewa atau pembebasan lahan terpangkas, sehingga tarif listrik per kWh menjadi jauh lebih kompetitif.3. Apa fungsi teknologi BESS dalam proyek strategis ini?
Battery Energy Storage System (BESS) berfungsi sebagai penyimpan daya listrik terintegrasi untuk menjaga stabilitas pasokan setrum saat intensitas cahaya matahari menurun atau pada malam hari.4. Kapan target penambahan kapasitas listrik dari proyek energi terbarukan ini mulai berjalan?
Penambahan daya akan dimulai secara bertahap, meliputi penambahan 4,6 GW pada tahun 2027, dilanjutkan 4,4 GW pada 2028, mempercepat lelang sebesar 2,7 GW pada 2029, serta 2,4 GW pada tahun 2030.#AnalisisEkonomi #InvestasiHijau #PLTS100GW #EnergiTerbarukan #PrabowoSubianto #PLN #SahamEBT #InfrastrukturJawa #BESS
