- Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
- Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bukti komitmen kuat terhadap transparansi publik.
- Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) didorong untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi kesejahteraan masyarakat.
LANGGAMPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Sumenep sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian luar biasa ini memperpanjang catatan impresif Pemkab Sumenep secara beruntun. Predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut menjadi raihan kesembilan kalinya sejak tahun anggaran 2017 silam.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (26/5/2026). Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, hadir secara langsung untuk menerima dokumen penting tersebut.
Selepas acara, Imam Hasyim mengungkapkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini adalah buah dari konsistensi yang terjaga. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, torehan positif ini tidak datang begitu saja, melainkan hasil sinergi yang solid. Kerja keras seluruh perangkat daerah yang didukung penuh oleh pengawasan aktif masyarakat menjadi kunci utama di balik suksesnya roda pemerintahan.
“Opini WTP ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Imam Hasyim seusai menerima LHP BPK RI.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghargaan dari lembaga auditor negara ini memiliki makna yang mendalam. Raihan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, tertib, dan bertanggung jawab.
Kendati meraih predikat terbaik, Pemkab Sumenep enggan jemawa dan tetap membumi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera mencermati dan menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh tim pemeriksa.
Langkah ini penting agar setiap rekomendasi dari BPK RI dapat dikonversi menjadi bahan evaluasi yang konstruktif. Perbaikan berkelanjutan mutlak diperlukan guna meminimalisasi celah kesalahan dalam administrasi anggaran pada masa mendatang.
“Setiap catatan dan rekomendasi harus menjadi perhatian bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Melalui kepatuhan regulasi yang ketat, pemerintah daerah berkomitmen penuh menjaga kualitas pemanfaatan APBD. Muara dari seluruh pengelolaan anggaran ini diharapkan mampu mengakselerasi program pembangunan dan mendongkrak kesejahteraan warga Sumenep.
Keberhasilan yang genap memasuki tahun kesembilan ini sekaligus kian mengukuhkan posisi Sumenep di tingkat regional. Kabupaten ini menjelma sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang paling konsisten dalam menyajikan laporan keuangan sesuai standar baku BPK RI.
(*)
