LANGGAMPOS.COM - Langkah besar diambil pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dari lini paling bawah.
Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan target besar dengan meresmikan sekitar 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada Agustus mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat meluncurkan operasionalisasi 1.061 koperasi serupa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Prabowo optimistis, meski tantangan di lapangan dinamis, capaian masif dalam waktu singkat ini akan menjadi torehan sejarah baru yang sulit ditandingi negara lain.
Bahkan, andai target optimal tersebut meleset sedikit, ia menilai jumlah yang terealisasi nantinya tetap akan mencatatkan rekor yang luar biasa.
"Saudara-saudara sekalian, dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi. Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain," kata Prabowo dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden.
Baginya, akselerasi pembangunan badan usaha berbadan hukum ini dalam kurun waktu satu tahun menjadi bukti nyata efektivitas kinerja kabinetnya.
Hal ini sekaligus memperlihatkan kemampuan jajaran birokrasi dalam mengeksekusi program secara cepat, taktis, dan terintegrasi dengan baik.
"Silakan diadakan suatu research, negara mana yang membangun, meresmikan 20.000 koperasi dalam waktu satu tahun. Saya kira jarang," ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut menilai, lompatan besar ini menjadi validasi bahwa seluruh institusi negara bisa bekerja optimal jika searah.
Kuncinya terletak pada kesamaan visi, kesatuan strategi, serta tekad yang kuat dari pusat hingga ke tingkat daerah.
Lebih jauh, kehadiran KDMP dan KKMP ini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi geliat ekonomi di tingkat perdesaan.
Pemerintah mendesain koperasi-koperasi ini dengan ekosistem bisnis yang lengkap guna memfasilitasi kebutuhan harian maupun produktif warga setempat.
Nantinya, setiap unit akan menyalurkan sembako, mengelola distribusi pupuk bersubsidi, menyediakan layanan logistik, hingga menyalurkan kredit mikro berbiaya murah.
Tidak kalah krusial, lembaga ini juga diwajibkan menjadi penyerap utama (offtaker) hasil pertanian dan perkebunan dari masyarakat sekitar.
Prabowo meyakini, penguatan fungsi ini akan memotong rantai tengkulak yang selama ini kerap merugikan para petani lokal.
Dengan tata kelola mandiri, desa diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu bergantung pada korporasi besar dari luar daerah.
(*)
