LANGGAMPOS.COM - Perdebatan sengit mengenai masa depan regulasi aset digital di Amerika Serikat kembali memanas menjelang pemungutan suara krusial.
Chief Policy Officer Coinbase, Faryar Shirzad, secara terbuka menyanggah tuduhan bahwa Rancangan Undang-Undang CLARITY Act bakal memperlemah sistem keamanan nasional.
Melalui sebuah pernyataan resmi di platform X pada Sabtu (11/7), Shirzad menegaskan bahwa ketidakpastian hukum justru memberikan ruang bagi aktor kriminal.
Menurutnya, aturan yang abu-abu saat ini membuat transaksi ilegal makin subur di luar jangkauan radar penegak hukum.
Mengapa Aturan Crypto CLARITY Act Menjadi Kunci Kepatuhan Hukum Broker dan Bursa Digital?
Langkah legislatif ini dinilai menjadi titik balik krusial bagi ekosistem kepatuhan hukum broker Crypto di pasar global.
Shirzad berargumen bahwa RUU ini akan memaksa aktivitas aset digital masuk ke dalam sistem pengawasan federal yang jauh lebih terintegrasi.
Dengan payung hukum baru ini, semua broker, dealer, dan bursa Crypto wajib mematuhi aturan ketat Bank Secrecy Act.
Kewajiban tersebut mencakup program anti-pencucian uang, verifikasi identitas nasabah (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, hingga kepatuhan terhadap sanksi internasional.
“Ini bukan tiket gratis untuk Crypto,” tulis Shirzad dalam unggahannya.
Ia menekankan bahwa draf regulasi ini justru memuat mandat keamanan finansial yang sangat ketat bagi para pelaku industri digital.
Selain memperketat verifikasi, aturan baru ini juga memberikan wewenang penuh kepada platform untuk membekukan sementara transfer aset yang mencurigakan.
Fitur intervensi ini dapat langsung diaktifkan begitu ada permintaan resmi dari pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum federal.
Senator Elizabeth Warren Sebut Aturan Baru Crypto Jadi Celah Pelarian Sanksi Internasional
Di sudut berbeda, Senator Elizabeth Warren justru menyuarakan kekhawatiran mendalam yang bertolak belakang dengan klaim pihak industri.
Politisi senior tersebut menilai draf yang ada saat ini masih menyisakan lubang besar yang sangat berbahaya bagi stabilitas.
Sambil membagikan analisis dari Richard Nephew, mantan Direktur Iran di Dewan Keamanan Nasional, Warren melayangkan kritik tajamnya.
"Sebagaimana draf yang dirancang saat ini, Clarity Act adalah tiket menuju pelarian sanksi," tegas Warren lewat akun media sosialnya.
Nephew dalam kajiannya memperingatkan bahwa sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) berpotensi lolos dari jerat hukum Bank Secrecy Act. Kondisi ini dikhawatirkan bakal membuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber global menjadi jauh lebih sulit dilakukan.
Titik krusial perdebatan ini berpusat pada kategori bisnis digital mana saja yang wajib mendaftar dan memantau transaksi mereka.
Warren menilai pembebasan bagi layanan non-kustodian (non-custodial services) akan dimanfaatkan oleh sindikat kriminal dan pemerintah asing yang dijatuhi sanksi.
Kekhawatiran serupa juga sempat diangkat oleh tim penasihat minoritas dari Komite Perbankan Senat dalam laporan evaluasi mereka.
Di sisi lain, pendukung RUU memastikan undang-undang sanksi yang ada tetap berlaku penuh sembari menambah taji bagi Kemenkeu AS.
Amunisi Baru Anti-Pencucian Uang dan Penguatan Dana Taktis FinCEN
Berdasarkan lembar fakta resmi Komite Perbankan Senat, undang-undang ini dirancang untuk menyamakan standar kepatuhan sektor digital dengan perbankan konvensional. Aturan ini memperkenalkan instrumen kepatuhan anti-pencucian uang Crypto yang jauh lebih agresif melalui mekanisme khusus.
Salah satu senjata utama yang disiapkan adalah kewenangan hukum yang disebut sebagai Special Measure 6 oleh Kementerian Keuangan. Instrumen ini memungkinkan pemerintah menyasar yurisdiksi asing, lembaga, atau jenis transaksi yang terbukti menjadi sarang pencucian uang digital.
Komitmen ini dibuktikan lewat rencana peningkatan anggaran operasional bagi FinCEN guna memperketat pengawasan lalu lintas keuangan digital.
Perusahaan Crypto juga diwajibkan membangun sistem kontrol risiko internal serta berpartisipasi dalam program pertukaran informasi dengan pemerintah.
Regulasi ketat ini juga akan menyasar pengelolaan kios atau ATM Crypto yang kian menjamur di berbagai sudut kota. Pemerintah pun bakal meluncurkan studi mendalam mengenai platform crypto mixers, pendanaan ilegal, risiko siber, hingga ancaman keamanan nasional.
Batas Waktu Sidang Senat Kian Sempit Jelang Reses Parlemen Agustus
Menurut laporan investigasi terbaru, staf Senat dijadwalkan merilis draf gabungan CLARITY Act pada pekan ketiga Juli ini. Teks final tersebut merupakan hasil penggabungan kerja keras dari Komite Perbankan dan Komite Pertanian yang berlangsung maraton.
Para negosiator dilaporkan telah menambahkan lebih dari 70 halaman baru ke dalam draf regulasi aset digital tersebut. Penambahan ini fokus pada penguatan perlindungan konsumen serta penyesuaian pasal-pasal sensitif berdasarkan masukan lintas partai (bipartisan).
Pimpinan Senat menargetkan pembahasan draf RUU Crypto ini dapat segera dibawa ke sidang paripurna pada pekan berikutnya. Kendati demikian, sejumlah poin krusial terkait aturan etika dan skema insentif stablecoin masih belum menemui titik temu.
Perdebatan mengenai perlindungan hukum bagi pengembang perangkat lunak mandiri yang tidak menguasai dana nasabah juga berjalan alot. Senator Ron Wyden menjadi salah satu tokoh yang vokal mendesak agar hak para developer aplikasi tetap dilindungi undang-undang.
DPR AS sendiri telah menyetujui versi awal RUU ini pada Juli 2025, disusul kelulusan draf Komite Perbankan Senat. Kedua lembaga legislatif ini harus menyepakati satu draf teks yang identik sebelum regulasi bisa dikirim ke meja Presiden.
Waktu bagi para senator terhitung sangat mepet mengingat masa reses musim panas akan dimulai pada awal Agustus mendatang. Pertarungan argumen seputar celah keamanan nasional ini menjadi ujian final untuk menggalang dukungan suara Demokrat sebelum parlemen libur. (*)
#FAQ:
Apa itu CLARITY Act dalam regulasi Crypto?
CLARITY Act adalah rancangan undang-undang di Amerika Serikat yang bertujuan mengatur kepatuhan hukum broker Crypto, bursa transfer, dan penyedia aset digital agar tunduk pada aturan anti-pencucian uang (AML) federal.
Mengapa Senator Elizabeth Warren menentang draf RUU Crypto ini?
Senator Elizabeth Warren menilai draf saat ini memberikan celah bagi platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan layanan non-kustodian untuk menghindari sanksi ekonomi internasional serta pelacakan dana ilegal.
Apa dampak undang-undang ini bagi bursa Crypto internasional?
Jika disahkan, undang-undang ini akan memperketat verifikasi identitas nasabah (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan, serta memberi wewenang pada kementerian keuangan AS untuk memblokir transaksi asing yang berisiko tinggi.
#RegulasiCrypto #ClarityAct #Coinbase #ElizabethWarren #KeamananFinansial #AsetDigital #BeritaCryptoHariIni
