 |
| Pemkab Sumenep berhasil Menekan Angka Kemiskinan 2025 Menjadi Capai 17,02 Persen |
LANGGAMPOS.COM - SUMENEP - Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menekan angka kemiskinan akhirnya menunjukkan hasil konkret. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep tahun 2025, jumlah penduduk miskin turun dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen, atau berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, Kamis (13/11/2025), menegaskan capaian tersebut merupakan buah dari pelaksanaan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep mengandalkan tiga pilar utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Sembako, PKH, beasiswa, asistensi lansia, serta jaminan kesehatan lewat UHC dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program makanan tambahan bagi balita stunting, Sekolah Orang Tua Hebat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), subsidi transportasi kepulauan, dan penyediaan air minum berbasis masyarakat juga dijalankan secara masif.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah daerah juga mengadakan pelatihan kerja, program wirausaha, dan job fair untuk membuka lapangan kerja baru. Selain itu, program padat karya infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal, sementara akses permodalan diperluas lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan mendorong pembangunan di wilayah tertinggal. Optimalisasi dana desa diarahkan untuk usaha produktif melalui BUMDes, disertai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air minum, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di desa.
Selain program-program tersebut, Pemkab Sumenep kini memperkuat koordinasi lintas sektor dan tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai panduan kebijakan jangka menengah.
Langkah strategis ini juga diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan seluruh program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin sekadar menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” tegas Arif Firmanto.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah daerah juga mengadakan pelatihan kerja, program wirausaha, dan job fair untuk membuka lapangan kerja baru. Selain itu, program padat karya infrastruktur menyerap tenaga kerja lokal, sementara akses permodalan diperluas lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan mendorong pembangunan di wilayah tertinggal. Optimalisasi dana desa diarahkan untuk usaha produktif melalui BUMDes, disertai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air minum, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di desa.
Selain program-program tersebut, Pemkab Sumenep kini memperkuat koordinasi lintas sektor dan tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai panduan kebijakan jangka menengah.
Langkah strategis ini juga diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan seluruh program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin sekadar menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” tegas Arif Firmanto.
(*)
