- Hong Kong membuka konsultasi publik untuk penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan CRS baru sebagai upaya memperkuat standar transparansi pajak global.
- Pemerintah menargetkan pertukaran otomatis informasi pajak aset kripto dengan negara mitra mulai 2028, sekaligus menjaga posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan digital.
- Konsultasi berlangsung di tengah tekanan geopolitik dan regulasi, termasuk sentimen negatif dari kebijakan ketat Tiongkok terhadap perdagangan aset kripto.
LANGGAMPOS.COM - Langkah strategis Hong Kong dalam regulasi aset kripto kembali menarik perhatian pasar crypto global. Pembahasan publik mengenai Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dan Common Reporting Standard (CRS) versi terbaru kini menjadi fokus, seiring upaya pemerintah memperluas transparansi pajak, memperkuat kepatuhan internasional, dan menjaga posisi kota tersebut sebagai pusat keuangan digital.
Seluruh pernyataan otoritas dan konteks regulasi ini menjadi sorotan penting dalam lanskap berita crypto, tren regulasi kripto global, dan perkembangan framework pelaporan pajak aset digital.
Mengutip Cryptonews.com (9/12/2025), Pemerintah Hong Kong resmi meluncurkan konsultasi publik terkait implementasi CARF dan CRS yang diperbarui oleh OECD. Tujuannya jelas: memulai pertukaran otomatis informasi pajak aset kripto dengan yurisdiksi mitra pada 2028. Target ini sejalan dengan komitmen jangka panjang Hong Kong dalam memperkuat kerja sama pajak internasional dan menegaskan statusnya sebagai global financial hub yang responsif terhadap perubahan regulasi aset digital.
Penyelesaian amandemen legislatif dijadwalkan pada 2026, memperkuat kerangka hukum yang menjadi fondasi pertukaran data pajak secara otomatis. Menteri Jasa Keuangan Christopher Hui menegaskan “Hong Kong will make amendments to the Inland Revenue Ordinance (Cap. 112) (the Ordinance) for implementing CARF and the newly amended CRS” sebagai komitmen dalam memerangi penggelapan pajak lintas negara. Sistem pertukaran otomatis ini akan berlangsung secara timbal balik dengan negara mitra yang memenuhi standar kerahasiaan dan keamanan data, sementara implementasi CRS baru ditargetkan mulai 2029.
OECD merilis CARF pada 2023 untuk merespons pesatnya pertumbuhan aset digital. Framework ini hadir untuk menyediakan pertukaran otomatis informasi transaksi aset kripto, serupa dengan CRS yang telah diadopsi Hong Kong sejak 2018. CARF menjadi jawaban atas celah regulasi di mana aset kripto sebelumnya belum sepenuhnya tercakup dalam mekanisme pelaporan keuangan tradisional.
Hong Kong telah menjalankan pertukaran informasi keuangan dengan negara mitra tiap tahun sejak 2018. Laporan ini membantu otoritas pajak mendeteksi potensi penghindaran pajak dan memastikan akuntabilitas finansial. Perluasan melalui CARF memperkuat standar transparansi serupa untuk aset digital yang memproses miliaran volume transaksi di bursa berlisensi kota tersebut.
Pemerintah juga mengusulkan pendaftaran wajib bagi institusi keuangan serta peningkatan denda sebagai bagian dari optimalisasi pengawasan, merespons second-round peer review OECD atas efektivitas administrasi CRS Hong Kong yang dimulai 2024. Evaluasi ini memeriksa konsistensi komitmen Hong Kong dalam menerapkan standar transparansi pajak global.
Di sisi lain, konsultasi publik berlangsung di tengah dinamika besar antara dorongan inovasi aset digital dan tekanan kepatuhan internasional. Hong Kong sedang mendorong akselerasi fintech melalui strategi Fintech 2030 yang dikeluarkan HKMA, mencakup pilar data, AI, ketahanan sistem, dan tokenisasi. Kota ini juga menggenjot aktivitas kripto lewat rezim lisensi baru serta ETF spot crypto yang memperluas akses investor.
CEO SFC Julia Leung mengonfirmasi bahwa bursa kripto berlisensi akan segera terhubung dengan global order books, membuka era likuiditas baru bagi platform lokal. Kebijakan ini berpotensi mengakhiri isolasi pasar dan mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital Hong Kong.
Namun, otoritas tetap memberi batas tegas terhadap perusahaan publik yang mencoba mengandalkan kepemilikan token spekulatif. Bursa saham mempertanyakan setidaknya lima perusahaan yang hendak mengubah model bisnis menjadi crypto treasury, sementara SFC memperingatkan risiko bagi investor ritel setelah melihat premi yang jauh di atas nilai aset.
Di tengah perkembangan tersebut, HashKey Holdings melaju menjadi calon perusahaan kripto pertama yang tercatat di bursa Hong Kong. Perusahaan ini telah melewati listing hearing dan bersiap menggalang dana sedikitnya US$200 juta melalui IPO sebelum akhir tahun. HashKey menguasai lebih dari 75% volume perdagangan aset digital onshore Hong Kong dan mencatat transaksi spot kumulatif mencapai HK$1,3 triliun.
Namun ambisi regional Hong Kong beriringan dengan ketegangan yang meningkat di Tiongkok daratan. Bank Sentral Tiongkok kembali mempertegas larangan perdagangan aset virtual pada akhir November setelah muncul tanda-tanda spekulasi baru. Stablecoin menjadi sorotan utama karena dianggap rawan terhadap pencucian uang dan penipuan, mendorong rapat lintas kementerian bersama 13 lembaga pemerintah.
Pengumuman ini berdampak negatif pada perusahaan kripto yang terdaftar di Hong Kong. Yunfeng Financial Group anjlok lebih dari 10% dan OSL Group turun lebih dari 5%. Kebijakan keras Beijing juga mempersulit Hong Kong ketika regulator meminta raksasa teknologi seperti Ant Group dan JD.com menghentikan rencana penerbitan stablecoin.
Untuk saat ini, pemerintah Hong Kong membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku industri untuk memberikan masukan atas dokumen konsultasi tersebut hingga 6 Februari 2026, melalui surat atau email ke Financial Services and Treasury Bureau.
(*)
