- Pemerintah pusat menambah dana transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun setelah melakukan evaluasi menyeluruh.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan tata kelola anggaran daerah agar alokasi bisa ditambah pada 2026.
- Dialog interaktif pemerintah pusat–daerah berlangsung dinamis setelah isu pemotongan anggaran memicu protes dari berbagai pemerintah daerah.
LANGGAMPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas anggaran nasional dan meningkatkan efektivitas transfer ke daerah, sebuah isu yang ramai diperbincangkan dalam kebijakan fiskal 2026.
Pada dialog interaktif pemerintah pusat dan daerah di Hotel Bidakara Jakarta, ia membuka acara dengan candaan terkait pemotongan anggaran yang sempat memicu ketegangan antara pusat dan daerah.
“Datang ke sini lebih ngeri lagi. Di sini ada Pemda, DPRD yang anggarannya baru saya potong. Ini presentasinya pembantaian menkeu oleh anggota partai. Saya biasa dibantai kok. Aman,” ujarnya.
Purbaya memahami kekhawatiran daerah setelah pemotongan transfer ke daerah (TKD) 2026. Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki banyak catatan.
“Saya belum jadi menkeu saat dipotong. Dasar pemotongan tidak terlalu jelas bagi saya. Kenapa dipotong 50, 60, 70% mana bisa hidup daerah,” ucapnya.
Ia menjelaskan pemotongan terjadi karena belanja daerah kerap diselewengkan oknum tertentu, sehingga pemerintah pusat mengambil alih sejumlah program agar lebih terkontrol.
Meski demikian, pemerintah memastikan nilai manfaat untuk daerah tetap meningkat melalui skema baru yang dikelola pusat.
Setelah evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah memutuskan menambah dana transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun sesuai pengajuan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Saya setujuin Rp43 triliun,” kata Purbaya.
Kepada pemerintah daerah, ia meminta peningkatan disiplin dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Jika pada kuartal I-2026 pengelolaan dinilai membaik, peluang revisi dan penambahan anggaran disebut terbuka lebar.
“Kalau bagus saya hadap Presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup harusnya sih,” tegasnya.
(*)
