- Transformasi Limbah: Pemerintah segera meluncurkan proyek Waste to Energy (WTE) di 34 titik di seluruh Indonesia mulai Januari hingga Maret 2026.
- Dukungan Legislatif: Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan program ini adalah solusi komprehensif untuk hak lingkungan bersih sekaligus sumber energi terbarukan.
- Strategi Daerah: Kesiapan pemerintah daerah dan perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci keberhasilan implementasi program pengolahan sampah.
Program transformatif ini dijadwalkan memasuki tahap ground breaking pada periode Januari hingga Maret 2026, menandai era baru dalam penyediaan energi bersih sekaligus solusi terhadap krisis sampah nasional.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan ini. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan jawaban atas kebuntuan penanganan limbah yang terjadi selama bertahun-tahun.
"Bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya. Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan," ujar Eddy seperti dilansir siaran pers, Kamis (7/1/2026).
Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang WTE, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi di level akar rumput.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan ini. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan jawaban atas kebuntuan penanganan limbah yang terjadi selama bertahun-tahun.
"Bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya. Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan," ujar Eddy seperti dilansir siaran pers, Kamis (7/1/2026).
Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang WTE, Doktor Ilmu Politik UI ini menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi di level akar rumput.
Ia memastikan masukan terkait kesiapan wilayah telah diakomodasi dalam regulasi tersebut.
"Mulai dari pemda, perangkat hingga warga dalam impelementasinya," ungkap Eddy.
Dalam kapasitasnya mengawal program ini, Eddy aktif menjalin komunikasi dengan para pimpinan daerah di wilayah prioritas.
Berdasarkan dialog tersebut, ia menangkap sejumlah tantangan teknis dan sosiologis yang perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah kota.
"Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulu-nya," kata Eddy.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah dalam mengelola sampah selama masa transisi pembangunan infrastruktur PSEL. Hal ini krusial untuk mencegah penumpukan sampah saat momen puncak seperti hari raya.
"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," ujar Eddy.
Eddy juga mendorong adanya gerakan masif di masyarakat untuk mulai memilah sampah secara mandiri guna mempermudah proses pengolahan di pabrik PSEL nantinya.
"Perlu dilakukan penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai," lanjutnya.
Integrasi antara teknologi canggih di hilir dan kedisiplinan warga di hulu diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang mandiri dan bernilai ekonomi tinggi.
"Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulu-nya," kata Eddy.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah dalam mengelola sampah selama masa transisi pembangunan infrastruktur PSEL. Hal ini krusial untuk mencegah penumpukan sampah saat momen puncak seperti hari raya.
"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," ujar Eddy.
Eddy juga mendorong adanya gerakan masif di masyarakat untuk mulai memilah sampah secara mandiri guna mempermudah proses pengolahan di pabrik PSEL nantinya.
"Perlu dilakukan penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai," lanjutnya.
Integrasi antara teknologi canggih di hilir dan kedisiplinan warga di hulu diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang mandiri dan bernilai ekonomi tinggi.
(*)
