- Produksi tebu nasional yang mencapai 40 juta ton per tahun diklaim sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program campuran BBM bioetanol E10.
- Petani mengeluhkan harga tetes tebu (molase) domestik yang ditekan di bawah Rp1.000 per kg, jauh dibanding harga ekspor yang menembus Rp1.600 per kg.
- Asosiasi petani mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam menyerap produk lokal dan mengkhawatirkan adanya potensi impor etanol dari Amerika Serikat.
LANGGAMPOS.COM - Rencana ambisius pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan bioetanol sebagai bahan campuran bahan bakar minyak (BBM) kini terganjal restu dari sektor hulu. Pihak petani tebu secara terang-terangan melayangkan kritik tajam terkait skema tata niaga komoditas ini.
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) membeberkan bahwa pasokan tetes tebu atau molase di dalam negeri sebenarnya sangat melimpah. Bahan baku tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menyokong implementasi program campuran etanol hingga tingkat 10 persen (E10).
Kendati secara volume tidak ada kendala, program hijau ini terancam jalan di tempat akibat urusan isi dompet. Persoalan harga beli yang dinilai tidak berpihak pada petani disinyalir menjadi batu sandungan paling besar saat ini.
Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen mengungkapkan, potensi swasembada bioetanol berbasis tebu sangat terbuka lebar di tanah air. Berdasarkan kalkulasi asosiasi, angka produksi tebu tahunan yang masif mampu menghasilkan turunan molase yang menjanjikan.
"Bioetanol, jadi produksi tebu kita satu tahun kita buletin saja ya kurang lebih 40 juta ton. 40 juta ton itu jadi bioetanol berapa? kali 5%. Ada dua, ketemunya 2 juta kiloliter kalau molase kan kiloliter, 2 juta kiloliter kalau dibuat etanol itu dibagi 4. Dibuat etanol semua menjadi 500 ribu liter etanol itu setara dengan, kalau dipakai etanol semua, setara dengan E10," kata Soemitro saat ditemui di sela-sela acara Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Jika menilik data konsumsi energi, kebutuhan BBM varian Pertamax di pasar domestik saat ini bertengger di kisaran 5 juta kiloliter setiap tahunnya. Dengan volume tersebut, ketersediaan etanol dari sisa pengolahan tebu lokal diyakini sanggup memenuhi target E10 secara mandiri.
"Itu bisa E10," ujarnya.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan semangat hilirisasi yang digaungkan pemerintah. Soemitro melihat regulasi pengembangan energi terbarukan ini belum memberikan rasa keadilan, terutama bagi para petani yang bercocok tanam.
Hingga kini, harga tebus molase untuk proyek bioetanol domestik dianggap terlampau murah dan mencekik para produsen lokal. Hal inilah yang memicu keengganan di tingkat hulu untuk menyuplai kebutuhan energi tersebut.
"Molase kita itu dihargai kurang lebih Rp957 per kg, lha kita ekspor saja laku Rp1.600 per kg kok kita ditekan-tekan," ucap dia.
Soemitro menyayangkan adanya upaya menekan harga bahan baku cair tersebut hingga di bawah level seribu rupiah per kilogramnya. Padahal, jika dilempar ke pasar internasional, komoditas sisa tebu ini memiliki nilai jual yang jauh lebih kompetitif.
"Molase kita ini, bahan baku etanol, cuma dihargai di bawah Rp1.000 lah gitu. Nah kita pernah laku itu Rp2.500 sampai dan terakhir itu Rp1.500 per kg. Kita ekspor itu kita Rp 1.500 (per kg)," ujar Soemitro.
Ia menegaskan, pemaksaan harga murah ini secara tidak langsung merampas keuntungan wajar yang seharusnya dinikmati oleh komunitas petani. Jika tren ini terus berlanjut, kesejahteraan para pekerja kebun tebu dipertaruhkan.
"Kalau dihargai segitu kan berarti tidak ngehargai keringat kita, rugilah. Jangan begitu," katanya.
Bukan sekadar masalah harga, APTRI juga meragukan komitmen jangka panjang dari pihak hilir, terutama kesiapan infrastruktur dari badan usaha milik negara. Kepastian serapan dari pihak produsen BBM dinilai masih abu-abu.
Mereka pun mempertanyakan efektivitas pencampuran bahan bakar yang selama ini sudah mulai diperkenalkan ke masyarakat luas. Transparansi proses produksi dari hulu ke hilir dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan petani.
"Terus Pertamina mau terima tidak? Tanya jugalah saya tidak tahu. Pertamina yang sudah jual Pertamax Green itu blending-nya di mana nyampurnya?" ujarnya.
Terselip pula kekhawatiran besar bahwa kebijakan ramah lingkungan ini hanya akan menjadi pintu masuk bagi komoditas asing. Petani mencium adanya indikasi ketergantungan baru pada pasokan impor dari negara barat.
Informasi mengenai kesepakatan dagang internasional dalam pengadaan etanol menjadi sinyal kuning bagi ketahanan energi mandiri. Pihak asosiasi meminta kejelasan agar nasib produksi lokal tidak terpinggirkan di rumah sendiri.
"Saya dengarnya memang didorong tapi kalau yang kemarin ada perjanjian apa dengan Amerika harus beli etanol dari sana satu juta kiloliter itu gimana? Untuk apa?" Sebut dia.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelaraskan regulasi harga energi terbarukan agar tidak mengorbankan sektor pertanian. Keberhasilan program bioetanol nasional tampaknya akan sangat bergantung pada bagaimana otoritas terkait menjembatani kesenjangan nilai ekonomi ini.
(*)
