Tekan Kebocoran APBN, Luhut Usul Penyaluran Bansos Berbasis AI dan Face Recognition

• Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan transformasi bansos menggunakan teknologi AI agar lebih tepat sasaran.
• Pemerintah berencana mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi langsung kepada individu penerima.
• Sistem digital ini sukses diuji coba di Banyuwangi dan akan diimplementasikan secara nasional akhir tahun ini.

LANGGAMPOS.COM - Pemerintah tengah bersiap merombak total sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) di tanah air. Langkah radikal ini diambil guna menghentikan praktik salah sasaran yang selama ini kerap membebani keuangan negara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melontarkan gagasan besar untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem distribusi bantuan. digitalisasi ini diklaim mampu mendongkrak efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan.

Luhut mengungkapkan, keyakinan ini berkaca pada keberhasilan pemerintah dalam memetakan serta menyelesaikan berbagai persoalan pelik lewat tata kelola data di Banyuwangi. Pengalaman tersebut menjadi bukti nyata bahwa intervensi teknologi mutakhir mampu membawa efisiensi skala besar bagi anggaran negara.

Pangkas Subsidi Barang, Alihkan Langsung ke Individu

Pola penyaluran bantuan ke depan dipastikan akan mengalami pergeseran paradigma. Pemerintah tidak lagi berfokus pada subsidi yang melekat pada barang, melainkan langsung disalurkan kepada individu yang benar-benar membutuhkan.

Penetapan penerima manfaat ini nantinya akan mengacu pada perhitungan matang serta pemetaan data yang terintegrasi. Kementerian Sosial bakal memegang peranan krusial dalam mengalkulasi nominal bantuan tersebut.

"Jadi, misalnya nih, kalau bansos ini on target, dan kemudian kita nanti berikan tidak lagi kepada subsidi, kepada barang, tapi subsidi pada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira 5,4 juta rupiah," kata Luhut saat memberikan sambutan di acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Skema baru ini juga dirancang sebagai instrumen edukasi agar masyarakat tidak terjebak dalam zona nyaman bantuan instan. Mentalitas ketergantungan jangka panjang menjadi salah satu hal yang ingin dikikis oleh pemerintah.

"Tapi kalau kita berikan terus Bansos itu, ya dia akan malas," imbuhnya.

Strategi Dorong Penerima Bansos Naik Kelas Jadi UMKM

Melalui basis data yang solid, pemerintah ingin menyaring masyarakat yang memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi. Mereka yang dinilai produktif akan dipacu untuk naik kelas menjadi pelaku usaha.

Masyarakat dalam kategori ini bakal dikelompokkan sebagai pelaku UMKM baru. Pemerintah kemudian akan membuka akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna menyokong modal usaha mereka.

"Dengan data yang ada, itu bisa nanti kita kelompokin, jadi UMKM baru, bisa kita kasih KUR nanti Bank Syariah, bisa jadi KUR, NPL nya akan lebih rendah. Kenapa? Orang ini oleh data sudah dipotret bahwa mereka ini qualified untuk melakukan ini," jelasnya.

Akurasi data ini dinilai menjadi benteng pertahanan bagi perbankan. Risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dapat ditekan serendah mungkin karena rekam jejak calon debitur sudah terverifikasi dengan baik.

Langkah ini dipercaya menjadi solusi ganda. Selain sukses memangkas angka ketergantungan pada bansos, program ini sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor informal.

Berantas Politisasi Bansos Lewat Fitur Pemindai Wajah

Pemanfaatan sistem digital terintegrasi ini juga disiapkan sebagai senjata utama memutus mata rantai kecurangan di lapangan. Selama ini, dana perlindungan sosial disinyalir kerap dipolitisasi oleh oknum tertentu demi mendulang suara, seperti pada pemilihan kepala desa.

Praktik culas tersebut kerap memicu ketimpangan sosial di tingkat akar rumput. Dampaknya, warga yang sangat membutuhkan justru tersisih oleh mereka yang sebenarnya tidak layak menerima.

"Soalnya kan tadinya bisa. Anda tidak qualified. Ya boleh saya atur, tapi pilih saya. Sekarang Anda tidak bisa melakukannya lagi. Kenapa? Dia punya hak, tinggal dia pakai face recognition. Dia sudah ketahuan dia qualified atau tidak qualified. Ini saya kira pendaftaran mandiri, nominasi rekening, orang sakit, segala di slide ini, kalau Bapak Ibu lihat. Ini juga bisa dijalankan," kata Luhut.

Teknologi face recognition atau pemindai wajah akan menjadi filter utama saat pencairan bantuan. Validasi biometrik ini memastikan bahwa hak masyarakat tidak bisa dimanipulasi atau dialihkan kepada pihak lain.

Sistem proteksi ketat ini sudah melewati fase uji coba yang matang di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, implementasinya telah diperluas ke 42 kabupaten dan ditargetkan siap digelar secara masif pada Oktober atau November mendatang.

Optimalkan Infrastruktur Pusat Data Telkom

Di balik cetak biru transformasi digital yang ambisius ini, tantangan krusial yang masih mengadang berada pada sektor infrastruktur fisik, khususnya ketersediaan data center yang mumpuni.

Pemerintah bergerak cepat mencari solusi efisiensi agar tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk membangun fasilitas baru dari nol. Kolaborasi dengan badan usaha milik negara menjadi opsi paling rasional.

"Yang menjadi isu adalah, sekarang, kemarin, saya bicara dengan Telkom dan juga tim, adalah datacenternya. Gimana ini sekarang? Kita terpikir, ya kenapa enggak pakai Telkom aja? Jadi enggak keluar uang lagi. Telkom bisnis aja, pemerintah mau support kan barangnya pemerintah daripada bikin yang baru," katanya.

Optimalisasi aset yang sudah dimiliki oleh PT Telkom Indonesia dipandang sebagai jalan keluar terbaik. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses migrasi data nasional tanpa harus membebani keuangan negara secara berlebihan.

(*)


FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Mengapa pemerintah ingin menggunakan AI untuk penyaluran bansos? 

Penggunaan AI bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan agar tepat sasaran, mengurangi risiko salah sasaran, serta menutup celah kecurangan atau politisasi bansos di lapangan.

2. Apa perbedaan skema bansos lama dengan yang diusulkan Luhut? 

Skema lama cenderung berbasis subsidi barang, sementara skema baru mengalihkan bantuan dalam bentuk subsidi langsung kepada individu penerima berdasarkan perhitungan Kementerian Sosial.

3. Bagaimana cara pemerintah mencegah kecurangan dalam pencairan bansos baru ini? 

Pemerintah akan menerapkan teknologi pemindai wajah (face recognition) dan pendaftaran mandiri. Setiap penerima manfaat harus melalui verifikasi biometrik sebelum bantuan dapat dicairkan.

4. Kapan sistem bansos berbasis AI ini akan diterapkan secara nasional? 

Setelah sukses diuji coba di Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten, sistem ini ditargetkan siap meluncur secara nasional pada Oktober atau November tahun ini.

#BansosTepatSasaran #TeknologiAI #LuhutBinsar #EfisiensiAPBN #DigitalisasiBansos #UMKMNaikKelas

Advertisement

Pilihan Redaksi Lainnya