LANGGAMPOS.COM - BERITA SUMENEP - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar 21 Mei 2025. Melalui juru bicara M. Mirza Khomaini Hamid, Fraksi PKB menegaskan apresiasi sekaligus kritik terhadap capaian dan tantangan pembangunan daerah.
Sumenep kembali mencatat prestasi dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Namun, Fraksi PKB menilai bahwa capaian administratif ini belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan utama berada di bidang pemerintahan, di mana masih banyak jabatan strategis yang kosong. PKB mendesak agar pengisian posisi dilakukan berdasarkan prinsip "right man on the right place". Selain itu, pengelolaan Dana Desa sebesar Rp354,4 miliar dinilai belum optimal dalam memperbaiki infrastruktur desa.
Di sektor ekonomi, tingkat pengangguran terbuka memang relatif rendah, namun Fraksi PKB mencatat lemahnya pelaksanaan program pelatihan kerja yang tidak diikuti pendampingan berkelanjutan. Upah di bawah UMK dan rendahnya jangkauan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal menjadi catatan serius.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi. Aset daerah yang terbengkalai seharusnya bisa dioptimalkan melalui inovasi dan penguatan BUMD agar tidak membebani masyarakat.
Di sektor pendidikan, peningkatan IPM diapresiasi, namun kualitas pendidikan dianggap masih tertinggal dari daerah tetangga seperti Pamekasan. Sengketa aset pendidikan dan fokus pada pembangunan fisik dianggap perlu dievaluasi ulang oleh Dinas Pendidikan.
Bidang kesehatan tidak luput dari perhatian. Program Universal Health Coverage (UHC) dinilai membantu masyarakat, tetapi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah dianggap belum maksimal karena keterbatasan tenaga dan fasilitas medis.
Fraksi PKB juga menyoroti angka kemiskinan yang meski turun, tetap menempatkan Sumenep sebagai kabupaten ketiga termiskin di Jawa Timur. Data sosial dinilai belum sinkron, dan Fraksi mendorong penggunaan basis data nasional untuk akurasi program bantuan.
Di bidang infrastruktur, capaian indikator teknis tercatat baik, namun kondisi jalan di pulau-pulau seperti Kangean dan Giliraja memprihatinkan. Fraksi juga menyoroti dampak tambang ilegal serta penataan ruang yang belum sesuai harapan.
Fraksi PKB berharap pandangan ini dijadikan bahan evaluasi pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas layanan publik menjadi harapan utama ke depan.
(*)
.png)
%20(2).jpg)
