- Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendesak Pemda di Sumatra (Sumut, Sumbar, dan Aceh) untuk segera menyediakan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) yang berstatus clear and clean.
- Sebanyak 2.600 unit huntap akan dibangun melalui skema gotong royong dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, di luar program bantuan APBN untuk rumah rusak berat, sedang, dan ringan.
- Kecepatan relokasi warga terdampak bencana sangat bergantung pada keakuratan data by name by address dan kepastian hukum lokasi lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Langkah ini menjadi syarat mutlak agar proses pembangunan tempat tinggal bagi para pengungsi dapat segera dieksekusi tanpa terkendala masalah teknis maupun sengketa hukum di masa mendatang.
"Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean," tegas Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Jumat.
Istilah clear and clean yang ditekankan Mendagri mencakup aspek status hukum lahan yang harus legal dan aman, kelayakan teknis bangunan, hingga minimnya dampak lingkungan.
"Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean," tegas Tito saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Jumat.
Istilah clear and clean yang ditekankan Mendagri mencakup aspek status hukum lahan yang harus legal dan aman, kelayakan teknis bangunan, hingga minimnya dampak lingkungan.
Selain itu, Tito meminta agar lokasi huntap tetap memperhatikan sisi humanis, yakni dekat dengan akses logistik, pasar, sekolah, hingga rumah ibadah agar aktivitas sosial warga tidak terputus.
Saat ini, pemerintah pusat berkolaborasi dengan berbagai elemen termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk membangun 2.600 unit huntap di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap ini diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana alam.
Meski groundbreaking sudah dimulai di beberapa titik di Sumatera Utara, Tito mengingatkan bahwa wilayah Aceh dan Sumatera Barat harus segera menyusul melalui percepatan pendataan.
Saat ini, pemerintah pusat berkolaborasi dengan berbagai elemen termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk membangun 2.600 unit huntap di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Huntap ini diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana alam.
Meski groundbreaking sudah dimulai di beberapa titik di Sumatera Utara, Tito mengingatkan bahwa wilayah Aceh dan Sumatera Barat harus segera menyusul melalui percepatan pendataan.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” ujarnya menambahkan.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mendorong pemanfaatan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN untuk mempercepat proses ini.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mendorong pemanfaatan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN untuk mempercepat proses ini.
Selain jalur hibah gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jumlah unit yang lebih besar guna menjangkau seluruh korban.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan.
Tito pun meminta para gubernur di wilayah terdampak untuk meningkatkan koordinasi dengan bupati dan wali kota di bawahnya.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tuturnya.
Agenda rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, perwakilan kementerian terkait, serta para kepala daerah wilayah Sumatra.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tuturnya.
Agenda rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, perwakilan kementerian terkait, serta para kepala daerah wilayah Sumatra.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, diharapkan pemulihan pascabencana bagi masyarakat dapat terlaksana secara komprehensif, tepat sasaran, serta tepat waktu.
(*)
