- Publik geger anggaran pendidikan Rp223,5 triliun dalam APBN 2026 justru "dicaplok" untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Wakil Ketua Komisi XI DPR menyebut skema ini strategi jenius dan meminta rakyat berhenti mempolitisasi alokasi dana tersebut.
- Benarkah nasib infrastruktur sekolah terancam demi piring makan siang? DPR beri jawaban menohok.
LANGGAMPOS.COM - Apakah masa depan pendidikan kita sedang dipertaruhkan demi sepiring makan siang?
Publik mendadak heboh setelah anggaran pendidikan raksasa senilai Rp769 triliun dalam APBN 2026 ternyata dipotong Rp223,5 triliun.
Dana fantastis tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Banyak pihak meradang, menganggap pemerintah sedang melakukan "perjudian" anggaran yang salah sasaran.
Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun justru pasang badan dengan pernyataan yang memicu perdebatan.
Ia menegaskan tidak ada yang salah dan menyebut langkah ini sebagai strategi cerdas yang layak diapresiasi.
"Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia," kata Misbakhun melalui keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Misbakhun menjelaskan bahwa skema ini adalah cross cutting policy yang sangat terukur.
Logikanya sederhana: karena yang makan adalah anak sekolah, maka dananya sah-sah saja diambil dari pos pendidikan.
"Ini dalam kaitan follow the program yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah," tegasnya.
Tapi, apakah alasan "anggaran mengikuti program" ini bisa diterima akal sehat masyarakat?
Misbakhun menilai perdebatan ini muncul karena banyak pihak yang belum paham strategi alokasi anggaran.
"Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN," kata Misbakhun.
Bahkan, ia menyayangkan jika strategi ini malah dihujat dan dianggap sebagai kegagalan mengelola uang negara.
Bagi DPR, skema ini adalah terobosan, bukan sebuah kekeliruan fatal yang harus diributkan.
"Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran," tuturnya.
Lalu, bagaimana dengan nasib ribuan sekolah yang rusak dan butuh renovasi segera?
Misbakhun menjamin pemerintah tidak akan menutup mata pada pembangunan fisik sekolah di pelosok.
Ia menegaskan bahwa anggaran pendidikan secara total tetap naik seiring membengkaknya volume APBN.
"Karena pemerintah tidak pernah mengurangi alokasi anggaran infrastruktur pendidikan bahkan makin diperkuat dengan mulai dibangunnya sekolah rakyat di banyak daerah pelosok di seluruh wilayah Indonesia dengan penggerak teknisnya Kementerian Sosial," kata Misbakhun.
Narasi yang membenturkan urusan perut anak dengan urusan gedung sekolah dianggapnya sangat berlebihan.
Strategi ini diklaim sebagai kunci untuk menciptakan generasi emas yang sehat sekaligus berpendidikan.
Polemik ini dipastikan akan terus menjadi bola panas di tengah masyarakat yang mengawasi ketat setiap rupiah pajak mereka.
Masa depan kualitas pendidikan Indonesia kini bergantung pada apakah "strategi cerdas" ini benar-benar terbukti di lapangan.
(*)
Sumber: CNBC Indonesia
