- Peneliti CSIS mengungkap bahwa klaim tarif 0% untuk 1.819 produk bukan hasil negosiasi, melainkan dikte sepihak dari Donald Trump.
- Perjanjian dagang ART hanya mencakup 2% dari total perdagangan Indonesia, namun menuntut reformasi struktural yang sangat besar.
- Indonesia berisiko terseret konflik geopolitik dan dipaksa ikut menjatuhkan sanksi kepada China, yang bisa melumpuhkan industri nasional.
LANGGAMPOS.COM - Perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diteken kini memicu peringatan keras.
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, membongkar adanya risiko geopolitik fatal di balik kesepakatan tersebut.
Menurutnya, klaim keuntungan tarif yang selama ini dibanggakan pemerintah Indonesia sebenarnya bersifat semu.
Riandy menyebut bahwa tarif 0% untuk 1.819 produk bukan merupakan hasil kerja keras para negosiator di meja perundingan.
"Yang kita secure itu cuma 1.819 produk. Itu datangnya dari exemption di Annex 3 dari Executive Order yang mana basisnya adalah resiprokal," kata Riandy.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat sudah memiliki daftar pengecualian universal bagi negara yang dianggap sejalan.
"Jadi ini bukan hasil negosiasi, ini adalah hasil yang Trump sudah dikte dari awal," ujarnya lagi.
Jika dibedah lebih dalam, ribuan produk tersebut rupanya hanya mencakup sebagian kecil dari total volume perdagangan Indonesia.
Riandy menjelaskan bahwa tambahan tarif 0% ini hanya mencakup 24% dari total ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.
Mengingat ekspor ke AS hanya menyumbang 10% dari total perdagangan kita, maka akses pasar yang diamankan sebenarnya sangat minim.
"Total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2%. Saya rasa enggak make sense melakukan reformasi struktural tadi hanya karena mengamankan akses pasar yang 2%," tegasnya.
Namun, ancaman yang jauh lebih nyata justru menyasar pada kedaulatan politik luar negeri Indonesia.
Terdapat klausul dalam ART yang secara tersirat bisa memaksa Jakarta untuk ikut menjatuhkan sanksi kepada pihak lain.
"Ada risiko besar, kalau Amerika menetapkan suatu negara sebagai musuh, kita harus ikutan 'memusuhi' mereka. Kita harus ikut kasih sanksi dan tarif. Saat ini arahnya ke China," ungkap Riandy.
Potensi konfrontasi ini menjadi sinyal bahaya merah bagi stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Struktur industri dalam negeri saat ini sangat bergantung pada pasokan bahan baku yang kompetitif dari China.
Jika hubungan dagang dengan Beijing terganggu akibat tekanan Washington, daya saing manufaktur Indonesia dipastikan akan hancur.
Riandy juga membandingkan posisi Indonesia dengan negara tetangga yang memiliki posisi tawar lebih kuat.
Malaysia dan Kamboja disebut masih memiliki "pagar pelindung" dalam perjanjian dagang mereka untuk menjaga kedaulatan.
"Di ART, guardrail nasional kita hilang. Bandingkan dengan Malaysia atau Kamboja yang punya klausul 'tidak melanggar kedaulatan/kepentingan nasional'," tuturnya.
Ia menyayangkan dalam dokumen perjanjian Indonesia, batasan tersebut tidak tertulis secara jelas dan tegas.
"Kalau kita dipaksa membenci negara yang menjadi mitra penting kita seperti China, ini adalah red flag," pungkasnya.
Hingga kini, publik masih menunggu bagaimana pemerintah merespons kekhawatiran atas hilangnya independensi politik luar negeri ini.
(*)
