 |
| Menteri PU Kaget Ribuan ASN Terlibat Judi Online hingga Ratusan Juta Rupiah |
LANGGAMPOS.COM - Temuan mengejutkan datang dari ranah birokrasi kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) mengonfirmasi adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat sekitar 6.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KemenPU diduga kuat terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa instansinya sedang menindaklanjuti data tersebut secara intensif melalui pemeriksaan internal.
Hal yang paling menyita perhatian adalah besarnya nominal transaksi yang diputar oleh para oknum pegawai tersebut, di mana nilai perputaran uang satu orang ASN bahkan ada yang menembus ratusan juta rupiah.
Dody mengaku prihatin dan kaget saat menerima laporan resmi dari PPATK. Ia menyoroti bahwa deretan nama yang terdaftar mayoritas bukan menduduki jabatan struktural tinggi seperti Eselon I atau II, melainkan pegawai Eselon IV, V, hingga staf non-eselon.
"Secara resmi ada surat dari Kepala PPATK kepada saya menyerahkan data sekitar 6.300-an pegawai. Yang mengagetkan itu nilainya ada yang ratusan juta. Bingung saya, itu bukan Eselon I atau II, tapi Eselon IV, V, bahkan yang tidak ada eselonnya. Pertanyaan berikutnya, uangnya dari mana? Apakah dari pinjaman online (pinjol) atau sumber lain?" ujar Dody saat ditemui media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Berdasarkan catatan sementara, nilai transaksi tertinggi dari seorang oknum ASN Kementerian PU bahkan mencapai Rp800 juta.
Nilai Transaksi Tembus Rp800 Juta dari Pegawai Non-Eselon
Dody mengaku prihatin dan kaget saat menerima laporan resmi dari PPATK. Ia menyoroti bahwa deretan nama yang terdaftar mayoritas bukan menduduki jabatan struktural tinggi seperti Eselon I atau II, melainkan pegawai Eselon IV, V, hingga staf non-eselon.
"Secara resmi ada surat dari Kepala PPATK kepada saya menyerahkan data sekitar 6.300-an pegawai. Yang mengagetkan itu nilainya ada yang ratusan juta. Bingung saya, itu bukan Eselon I atau II, tapi Eselon IV, V, bahkan yang tidak ada eselonnya. Pertanyaan berikutnya, uangnya dari mana? Apakah dari pinjaman online (pinjol) atau sumber lain?" ujar Dody saat ditemui media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Berdasarkan catatan sementara, nilai transaksi tertinggi dari seorang oknum ASN Kementerian PU bahkan mencapai Rp800 juta.
Angka fantastis ini memicu keprihatinan mendalam terkait integritas tata kelola keuangan pegawai sipil negara.
Guna mengusut tuntas persoalan ini, Inspektur Jenderal KemenPU ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan mendalam.
Inspektorat Jenderal Telusuri Asal-usul Aliran Dana
Guna mengusut tuntas persoalan ini, Inspektur Jenderal KemenPU ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan mendalam.
Langkah penelusuran difokuskan pada asal-muasal dana yang digunakan oleh para pegawai tersebut dalam memfasilitasi aktivitas perjudian digital.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan anggaran publik atau dana negara oleh para oknum ASN.
"Kita tidak mau uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya," tegas Dody.
Meski demikian, Kementerian PU berjanji tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses klarifikasi berlangsung.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan anggaran publik atau dana negara oleh para oknum ASN.
"Kita tidak mau uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya," tegas Dody.
Meski demikian, Kementerian PU berjanji tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses klarifikasi berlangsung.
Dody juga memperkirakan bahwa deretan transaksi yang dilaporkan oleh PPATK tersebut terjadi pada rentang periode tahun 2024 hingga 2025, walau konfirmasi detail mengenai rentang waktu transaksi masih menunggu kejelasan resmi dari PPATK.
Dalam menindaklanjuti ribuan oknum ASN ini, Kementerian PU menerapkan strategi pemilahan berdasarkan besaran angka transaksi perjudian:
(*)
#FAQ:
Berdasarkan data resmi PPATK yang diterima Kementerian PU, ada sekitar 6.300 pegawai ASN yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
Nominal perputaran uang terbesar yang dicatat dari satu orang oknum ASN Kementerian PU mencapai angka Rp800 juta.
Sanksi disesuaikan dengan nilai transaksi. Untuk transaksi di bawah Rp10 juta akan dikenakan teguran atau sanksi ringan, sedangkan untuk nilai transaksi di atas Rp10 juta akan diproses melalui pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat Jenderal.
Data resmi keterlibatan pegawai diperoleh dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikirimkan langsung kepada Menteri PU.
Tag Artikel:
ASN Kementerian PU, Judi Online, Menteri PU Dody Hanggodo, Temuan PPATK, Judol ASN, Sanksi Disiplin Pegawai, Pinjaman Online, Inspektorat Jenderal KemenPU, Korupsi dan Pelanggaran ASN, Pemerataan Sanksi ASN, Hukum Berita, Jurnalistik Indonesia
This article was released under the title: Ribuan ASN PU Judol Ratusan Juta Rupiah, Ini Sanksi dari Menteri Dody
Skema Sanksi Sesuai Besaran Transaksi Judi Online
Dalam menindaklanjuti ribuan oknum ASN ini, Kementerian PU menerapkan strategi pemilahan berdasarkan besaran angka transaksi perjudian:
- Transaksi di Bawah Rp10 Juta: ASN yang tercatat melakukan transaksi kategori ini akan diprioritaskan mendapat pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, hingga sanksi disiplin ringan.
- Transaksi Rp10 Juta ke Atas: Pegawai yang terlibat transaksi skala besar ini akan menjalani pemeriksaan mendalam (deep-dive examination) untuk mendeteksi potensi pelanggaran disiplin berat maupun indikasi tindak pidana korupsi.
(*)
#FAQ:
Berapa jumlah ASN Kementerian PU yang diduga terlibat judi online?
Berdasarkan data resmi PPATK yang diterima Kementerian PU, ada sekitar 6.300 pegawai ASN yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
Berapa transaksi terbesar yang ditemukan dalam kasus judol ASN Kementerian PU ini?
Nominal perputaran uang terbesar yang dicatat dari satu orang oknum ASN Kementerian PU mencapai angka Rp800 juta.
Sanksi apa yang akan diberikan Kementerian PU kepada pegawai yang terlibat?
Sanksi disesuaikan dengan nilai transaksi. Untuk transaksi di bawah Rp10 juta akan dikenakan teguran atau sanksi ringan, sedangkan untuk nilai transaksi di atas Rp10 juta akan diproses melalui pemeriksaan mendalam oleh Inspektorat Jenderal.
Dari mana asal data keterlibatan judi online ASN ini?
Data resmi keterlibatan pegawai diperoleh dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikirimkan langsung kepada Menteri PU.
Tag Artikel:
ASN Kementerian PU, Judi Online, Menteri PU Dody Hanggodo, Temuan PPATK, Judol ASN, Sanksi Disiplin Pegawai, Pinjaman Online, Inspektorat Jenderal KemenPU, Korupsi dan Pelanggaran ASN, Pemerataan Sanksi ASN, Hukum Berita, Jurnalistik Indonesia
This article was released under the title: Ribuan ASN PU Judol Ratusan Juta Rupiah, Ini Sanksi dari Menteri Dody
