LANGGAMPOS.COM - Pemerintah Indonesia mengumumkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan memberikan tambahan upah sebesar Rp150.000 per bulan selama dua bulan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.
Program ini dijadwalkan mulai efektif pada 5 Juni 2025 dan merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp35 triliun yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan konsumsi pada kuartal II 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dihadapi Indonesia.
Salah satu masalah utama adalah inflasi yang tinggi, yang mencapai 5,2% pada April 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi. Dampaknya, daya beli masyarakat, khususnya pekerja dengan penghasilan rendah, menurun signifikan.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan penurunan daya beli sebesar 8,3% dalam enam bulan terakhir bagi kelompok berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.
Program BSU ini bertujuan untuk menanggulangi masalah tersebut dengan meningkatkan daya beli pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah, BSU diharapkan dapat merangsang konsumsi rumah tangga dan mencegah terjadinya resesi.
Dengan bantuan tersebut, pemerintah berharap mampu mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, terutama di kalangan pekerja yang sangat terdampak oleh inflasi dan kenaikan biaya hidup.
BSU juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi sektor yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Mekanisme penyaluran BSU akan dilakukan dengan menggunakan sistem hybrid. Sebagian besar penerima akan menerima dana melalui transfer bank dan aplikasi dompet digital, dengan sebagian kecil dari mereka yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) akan menerima bantuan secara tunai melalui kantor pos.
Program ini akan dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,8 triliun yang mencakup sekitar 32,7 juta penerima bantuan. Dana tersebut berasal dari tiga sumber utama: realokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp5,2 triliun, cadangan anggaran bencana sebesar Rp3,1 triliun, dan efisiensi belanja barang sebesar Rp1,5 triliun.
Program BSU 2025 ini mirip dengan program serupa yang diluncurkan selama masa pandemi COVID-19, meskipun dengan besaran bantuan yang lebih kecil dan durasi yang lebih terbatas.
Meskipun begitu, program BSU 2025 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kementerian PPN memperkirakan bahwa BSU dapat meningkatkan konsumsi sebesar 1,2-1,8% pada kuartal III 2025.
Sektor ritel dan UMKM yang selama ini terdampak oleh penurunan daya beli diperkirakan akan merasakan dampak terbesar, dengan potensi kenaikan omzet hingga 15% di pasar tradisional.
Namun, ada kekhawatiran terkait dampak inflasi yang dapat terjadi akibat peningkatan permintaan agregat. Bank Indonesia mengestimasi kebijakan ini dapat menambah tekanan inflasi sebesar 0,3-0,5%.
Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mempersiapkan berbagai intervensi, termasuk program diskon listrik untuk pelanggan rumah tangga dan pengawasan ketat terhadap pasokan pangan untuk menjaga stabilitas harga.
(*)
.png)
