- Proyek Strategis: Pembangunan PLTA Kayan Cascade senilai Rp270 triliun masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) era pemerintahan Prabowo Subianto.
- Hambatan Investasi: Proyek ini sempat mengalami ketidakpastian setelah mundurnya mitra besar dari China (PowerChina) dan Jepang (Sumitomo).
- Target Energi: Bendungan ini diproyeksikan menghasilkan daya 9.000 MW untuk mendukung kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.
LANGGAMPOS.COM - Rencana besar Indonesia untuk membangun salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Pemerintah terus berupaya menghidupkan kembali proyek PLTA Kayan Cascade di Kalimantan Utara yang sempat terhenti karena dinamika pendanaan global.
Berdasarkan laporan South China Morning Post, proyek senilai 17,8 miliar dolar AS ini awalnya sangat bergantung pada dukungan investor besar asal China.
Namun, keterlibatan PowerChina sebagai kontraktor utama dilaporkan mengalami kebuntuan, memicu pertanyaan mengenai keberlanjutan proyek tersebut.
Masalah birokrasi dan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan menjadi beberapa alasan mengapa pendanaan internasional terasa tersendat.
Tak hanya investor China, raksasa asal Jepang, Sumitomo Corporation, juga dikabarkan sempat menarik diri dari kemitraan strategis ini.
Meski demikian, PT Kayan Hydro Energy (KHE) selaku pengembang lokal menegaskan bahwa komitmen untuk melanjutkan pembangunan tetap terjaga.
Pemerintah Indonesia kini telah memasukkan PLTA Kayan ke dalam daftar 29 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru untuk periode 2025-2029.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi calon investor baru yang akan masuk.
Adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga telah menyatakan minatnya untuk ikut berinvestasi dalam proyek energi terbarukan ini.
Keberhasilan proyek ini sangat penting bagi ambisi Indonesia dalam melakukan transisi energi menuju emisi nol bersih pada tahun 2060.
Listrik yang dihasilkan nantinya akan memasok kebutuhan daya bagi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang sedang berkembang di wilayah tersebut.
Pemerintah juga dilaporkan kembali menjalin komunikasi dengan pihak Jepang melalui penandatanganan kesepakatan baru pada awal tahun 2025.
Hingga saat ini, proses konstruksi fisik masih memerlukan akselerasi nyata agar target operasional tahap pertama dapat segera tercapai.
Nasib bendungan raksasa ini akan menjadi ujian bagi kem
Hingga saat ini, proses konstruksi fisik masih memerlukan akselerasi nyata agar target operasional tahap pertama dapat segera tercapai.
Nasib bendungan raksasa ini akan menjadi ujian bagi kem
(*)
