LANGGAMPOS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2025 masih berada dalam jalur yang aman dan sesuai dengan desain awal pemerintah. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Sri Mulyani memaparkan bahwa total pendapatan negara selama tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp516,1 triliun atau setara 17,2 persen dari pagu APBN 2025. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp620 triliun, atau 17,3 persen dari total pagu belanja tahun ini.
Dengan perbandingan tersebut, APBN mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi ini.
"Ini bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran, karena masih dalam desain APBN awal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers tersebut.
Meski mengalami defisit, kinerja APBN disebut masih cukup solid. Pendapatan negara yang mencapai Rp516,1 triliun terdiri dari berbagai sumber, dengan penerimaan perpajakan sebagai penyumbang terbesar yaitu Rp400,1 triliun.
Dari angka itu, penerimaan pajak tercatat Rp322,6 triliun, sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menyumbang Rp115,9 triliun.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara sebesar Rp620 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, terbagi atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp217,1 triliun. Sedangkan realisasi TKD telah mencapai Rp207,1 triliun.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pola belanja dan pendapatan negara memang bersifat dinamis dari waktu ke waktu, dan pemerintah telah mengantisipasi hal ini dalam penyusunan anggaran sejak awal tahun.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara sebesar Rp620 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, terbagi atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp217,1 triliun. Sedangkan realisasi TKD telah mencapai Rp207,1 triliun.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pola belanja dan pendapatan negara memang bersifat dinamis dari waktu ke waktu, dan pemerintah telah mengantisipasi hal ini dalam penyusunan anggaran sejak awal tahun.
“Perlu dipahami bahwa pola belanja dan pendapatan negara memang berbeda dari bulan ke bulan, dan pemerintah sudah merancang APBN secara antisipatif,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga kesinambungan fiskal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini diharapkan mampu menenangkan publik bahwa kondisi keuangan negara tetap terkendali dan berjalan sesuai rencana fiskal jangka panjang.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga kesinambungan fiskal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini diharapkan mampu menenangkan publik bahwa kondisi keuangan negara tetap terkendali dan berjalan sesuai rencana fiskal jangka panjang.
(*)
.png)
.png)
