LANGGAMPOS.COM - Pemerintah berencana menurunkan biaya haji tahun 2026 dengan menelusuri dan memangkas komponen-komponen anggaran yang dinilai tidak efisien, tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar biaya perjalanan haji dapat ditekan mulai tahun depan.
"Di 2026, kita akan telusuri komponen pembentuk biaya haji supaya bisa dikurangi," ujar Dahnil saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu (4/5).
Salah satu fokus utama efisiensi, kata Dahnil, adalah sektor transportasi, yang mencakup sekitar 30 persen dari total biaya haji. Ia menyebut sistem carter pesawat yang selama ini digunakan sebagai salah satu penyebab tingginya ongkos.
"Karena skema carter, jemaah membayar empat tiket untuk berangkat dan pulang. Pesawat pulangnya kosong. Ini yang sedang kami kaji ulang," jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, BP Haji mempertimbangkan kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi, dengan harapan pesawat yang membawa jemaah dapat dimanfaatkan pula untuk angkutan wisatawan lokal saat musim haji.
"Kami ingin skema seperti pesawat Garuda atau Saudi Airlines bisa pulang dengan penumpang. Itu akan sangat membantu efisiensi biaya," tambah Dahnil.
Dahnil juga membuka kemungkinan adanya penambahan maskapai yang melayani penerbangan haji tahun depan. “Tahun ini kita sudah tambah Lion Air di dua embarkasi. Bisa jadi tahun depan kita buka lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa penghematan juga dapat dilakukan pada sektor penginapan, serta lewat negosiasi ulang dengan pihak penyedia bus dan maskapai penerbangan di Arab Saudi.
Nasaruddin menyoroti lamanya waktu jemaah berada di Tanah Suci sebagai salah satu faktor pembengkakan biaya. Ia menyebut satu hari di Arab Saudi bisa menghabiskan anggaran hingga Rp50 miliar.
“Kalau bisa dipangkas lima hari saja, itu sudah hemat Rp200 miliar. Belum termasuk komponen lainnya. Kami juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk efisiensi,” katanya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, sekaligus memastikan biaya tetap terjangkau dan transparan.
(*)
