- Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti fenomena "Mantab" atau makan tabungan yang kian menggerus simpanan masyarakat kelas menengah untuk kebutuhan konsumsi.
- Data Mandiri Institute dan Bank Indonesia menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kelas menengah sebanyak 1,1 juta orang pada 2025 serta penurunan rasio simpanan di awal 2026.
- Pemerintah didesak untuk tidak menghentikan pemberian stimulus dan bantuan sosial guna menopang daya beli kelompok rentan yang terdampak residu ekonomi pasca-pandemi.
LANGGAMPOS.COM - Kekhawatiran mengenai rapuhnya daya beli masyarakat kelas menengah kembali mencuat di tengah tren penurunan jumlah kelompok tersebut secara signifikan dalam setahun terakhir.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pemerintah saat ini memiliki tugas mendesak untuk menjaga napas ekonomi masyarakat kelas menengah.
Fokus utama tertuju pada kelompok menengah rentan yang kini mulai kesulitan bertahan hidup dan terpaksa mengandalkan simpanan masa depan demi kebutuhan harian.
Fenomena merosotnya kelas menengah ini dipandang sebagai alarm keras bahwa intervensi kebijakan, termasuk stimulus berupa bantuan sosial, belum boleh dihentikan.
Misbakhun menjelaskan bahwa skema pembagian kelompok masyarakat dalam desil-desil ekonomi menunjukkan adanya lubang besar dalam penyaluran bantuan saat ini.
"Salah satu yang kita perhatikan itu adalah berkurangnya kelompok kelas menengah. Pada tingkat tertentu pemerintah punya 10 desil kelompok masyarakat. Pada desil tertentu kita berikan bantuan sosial. Pada desil tertentu kelompok rentan-rentan ini ternyata tidak kita berikan topangan," ujar Misbakhun dalam program CNBC Indonesia TV, Jakarta, dikutip Selasa (28/4/2026).
Ketimpangan dukungan ini, menurutnya, memaksa masyarakat di lapisan tertentu untuk menguras cadangan finansial mereka di bank demi menjaga level konsumsi.
"Sehingga apa? Mereka Mantab, Makan Tabungan, sehingga kelompok masyarakat tertentu tergerus jumlah simpanan bank mereka untuk konsumsi," tegas Misbakhun.
Potret buram ini diperkuat oleh riset Mandiri Institute bertajuk Demographic Insight: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang mencatat penyusutan populasi kelas menengah yang cukup tajam.
Hingga tahun lalu, sebanyak 1,1 juta orang tercatat keluar dari kategori kelas menengah, sehingga jumlahnya kini tersisa di angka 46,7 juta jiwa.
Angka kemerosotan ini jauh lebih dalam dibandingkan tahun 2024, di mana jumlah masyarakat yang turun kelas "hanya" berkisar di angka 400 ribu orang.
Kondisi tersebut diperparah dengan perilaku ekonomi masyarakat saat menghadapi momentum hari raya keagamaan pada awal tahun ini yang cenderung agresif namun rapuh.
Data Bank Indonesia (BI) per Maret 2026 menunjukkan rasio pendapatan yang disimpan atau saving to income ratio melandai dari 17,7% menjadi 17,6%.
Senada dengan BI, laporan BCA Economic & Industry Research mengungkapkan bahwa lonjakan transaksi bulan lalu tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang nyata.
Kenaikan konsumsi tersebut justru dipicu oleh pengikisan "bantalan" keuangan rumah tangga, yang terlihat dari berkurangnya porsi kepemilikan aset finansial.
Kepemilikan rumah tangga pada Surat Berharga Negara (SBN) menyusut ke angka 11,8%, sementara investasi di sektor saham merosot tajam dari 18,0% ke level 16,6%.
Masyarakat tampaknya lebih memilih mencairkan aset kertas mereka untuk membiayai kebutuhan Ramadan, tercermin dari BCA Consumer Spending Index yang menyentuh level 132,7.
Meski angka belanja ini lebih tinggi dari puncak Ramadan 2025, namun secara historis masih berada di bawah pencapaian belanja pada tahun 2024 yang sempat menyentuh 134,2.
Bagi Misbakhun, rentetan data ini menjadi bukti nyata bahwa luka ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19 beberapa tahun silam belum sepenuhnya sembuh.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih mikro dan mendetail guna memproteksi daya beli agar tidak semakin merosot.
Padahal, dari sisi makro, pemerintah sebenarnya telah berhasil menjaga inflasi tetap stabil di kisaran 2,5% melalui pengendalian harga komoditas pangan dan energi.
Namun, stabilnya harga ternyata belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan kebutuhan hidup yang kian mendesak bagi kelompok masyarakat tertentu.
"Situasi-situasi ini kan memberikan dampak yang menurut saya masih dipelajari semua oleh ahli ekonomi makro. Dicarikan exit strategy-nya, jalan keluar," lanjut Misbakhun.
Ia juga mempertanyakan langkah lanjutan dari kebijakan afirmatif yang sudah berjalan, seperti penghapusan utang bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
"Sudah dilakukan upaya penghapusan utang kepada kelompok mikro, kelompok kelas usaha kecil, ini sudah dilakukan. Perlu kelanjutan enggak? Perlu, kalau perlu kelanjutan pada kelompok mana lagi?" pungkasnya.
(*)
